Kembali Gagal Raih Opini WTP dari BPK, Bupati Bakal Evaluasi Kinerja Pejabat

KOTA MANNA - Pemkab BS dipastikan kembali gagal meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2020. Padahal, Bupati Gusnan Mulyadi sudah sangat mewanti-wanti dan beberapa kali mendatangi BPK Perwakilan Bengkulu, demi mengupayakan opini WTP dalam laporan keuangan daerah tersebut.

Namun upaya tersebut tetap gagal. Pemkab BS untuk lima tahun terakhir, hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WTP yang diraih terakhir oleh Pemkab BS pada akhir masa jabatan Bupati H. Reskan Effendi, belum dapat diwujudkan kembali.

Menyikapi hal itu, Bupati BS Gusnan Mulyadi, menekankan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi menindaklanjuti hasil opini WDP dari BPK. Bupati mengingatkan OPD terkait yang banyak objek temuan BPK dalam pemeriksaan, harus segera berbenah.

Bahkan Bupati mengingatkan Sekkab dan Kepala Inspektorat untuk lebih memperbaiki kinerjanya. “Akan menjadi penilaian tersendiri bagi kami, terkhusus Sekkab, Inspektorat dan jajaran untuk memperbaiki kinerja dan bekerja lebih keras lagi,” tegas Bupati.

Kegagalan ini, menjadikan BS kurun enam tahun terakhir berturut-turut sejak LKPD TA 2015, tidak beranjak dari opini WDP. Bupati berharap setiap OPD dapat segera menyelesaikan rekomendasi BPK dari audit yang dilakukan.

Gusnan mengaku LKPD yang telah diaudit bukan hanya sebagai sarana pertanggungjawaban (akuntabilitas). Namun juga digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan keuangan (penganggaran) serta mendorong dan memotivasi Pemkab BS untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. “Kita juga akan jadikan ini sebagai pedoman untuk tahun ini, agar kita bisa meraih WTP (kedepannya, red),” tegas Gusnan lagi. Untuk itu, Bupati menginstruksikan Sekkab, Yudi Satria, menindaklanjuti temuan BPK agar tidak menjadi penghalang BS meraih WTP ke depannya. “Kita akan evaluasi semuanya, agar tahun depan kita bisa meraih WTP,” tandas Gusnan.

Terpisah, Ketua Fraksi Persatuan Indonesia DPRD BS, Ikhsarudin, SH, menyesalkan kegagalan Pemkab BS meraih opini WTP dari BPK RI. “Sangat disayangkan Pemda mendapat opini WDP. Harusnya dengan upaya pembenahan yang dilakukan selama ini opini WTP bisa diraih,” kata Ikhsarudin.

Politisi PKPI ini meminta Bupati mengevaluasi kinerja semua perangkat terkait gagalnya opini WTP. Semua sektor harus dibenahi agar laporan keuangan bisa lebih baik. “Bupati harus berani membuat keputusan yang tegas. Pejabat yang tidak becus bekerja diganti saja,” sarannya. (one/yoh)