KAUR, RASELNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur membutuhkan anggaran sebesar Rp 17,4 miliar untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat miskin.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan tahun 2023 dan 2024, serta untuk pembayaran iuran tahun 2025.
BACA JUGA:Pemegang KIS Dapat Bansos Rp 2 Juta? BPJS Kesehatan Angkat Bicara
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaur, Dr. Hiftario Syahputra, ST, M.Si, menjelaskan bahwa dana sebesar Rp 17,4 miliar dari APBD murni telah disiapkan untuk pelunasan utang serta kebutuhan iuran BPJS tahun 2025.
"Untuk iuran BPJS Kesehatan tahun 2025 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 12 miliar, sementara sisanya akan digunakan untuk melunasi tunggakan BPJS tahun 2023 dan 2024.
BACA JUGA:Lowongan Kerja BPJS Kesehatan! Syarat Minimal Lulusan D3, Penempatan Sesuai Domisili
Setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah penerima BPJS Kesehatan bertambah, sehingga anggaran pun ikut meningkat," ungkap Hiftario.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM, menyatakan bahwa pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan BPJS Kesehatan telah membahas persoalan tunggakan yang terus membengkak.
BACA JUGA:Gagal Buat SIM Karena BPJS Tidak Aktif? Ini Solusinya!
Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa pelunasan tunggakan akan dilakukan pada tahun 2025.
"Kami sudah menyepakati bahwa tunggakan BPJS akan diselesaikan pada tahun 2025," kata Sekda. (**)