Dinkes Minta Rp 30 Miliar, Siswanto : Untuk Warga Miskin

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Dalam rangka memaksimalkan pelayanan bidang kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), khususnya masyarakat miskin, Dinas Kesehatan (Dinkes) BS mengupayakan tersedianya anggaran untuk jaminan kesehatan (Jamkes) bagi warga miskin.

Dengan anggarn sebesar itu, Dinkes mengklaim jika seluruh warga miskin di BS bisa berobat gratis melalui program Pemkab BS yakni jemput sakit pulang sehat (JSPS). “Untuk dana jaminan kesehatan tahun 2022 sudah kami usulkan Rp 30 miliar, mudah-mudahan dana tersebut disetujui dan bisa mengakomodir pelayanan kesehatan dengan program yang ada,” kata Kepala Dinkes BS, Siswanto S.Sos MSi.

Siswanto mengakui, di tahun 2021, pelayanan kesehatan kurang maskimal. Sebab, hanya dianggarkan dana untuk Jamkes sekitar Rp 1,2 miliar dari Rp18 miliar yang dibutuhkan. Dana untuk membiayai biaya kesehatan 42 ribu jiwa yang dijamin melalui program tersebut. Apalagi Pemkab BS di tahun ini tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

"Makanya dengan dana terbatas hanya Rp 1,2 miliar, warga hanya berobat jangkauanya di rumah sakit umum daerah RSHD Manna dan tidak bisa keluar daerah. Selain anggaran terbatas kerjasama pelayanan belum dijalin,” pungkasnya.

Dengan usulan Rp 30 miliar, maka tidak hanya 42 ribu warga miskin yang bisa dilayani untuk berobat gratis, diperkirakan dana tersebut masih bisa mengakomodir 11 ribu jiwa warga miskin. Sehingga totalnya menjadi 53 ribu orang. Dengan begitu, seluruh warga miskin BS bisa berobat gratis melalui pelayanan kesehatan yang dikelola pemerintah daerah.

"Kalau anggaran jaminan kesehatan dialokasikan sebesar Rp 30 miliar, maka seluruh warga miskin di BS bisa terakomdir dalam program berobat gratis," imbuhnya.

Terpisah Sekkab BS Yudi Satria juga menegaskan, dengan anggaran jamkes Rp30 miliar di tahun 2022, warga miskin BS tidak hanya dapat dilayani berobat hingga rumah sakit umum daerah saja, namun bisa berobat ke luar daerah. Kedepan Pemkab BS juga berencana kembali membuka peluang kerjasama dengan pihak BPJS kesehatan dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat tersebut.

"Ya, mudah-mudahan usulan kebutuhan tambahan anggaran ini bisa direalisasikan sehingga warga miskin bisa merasakan pelayanan kesehatan secara gratis sampai sembuh," pungkas Yudi. (one)