Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu, Polisi Tunggu Waktu

RASELNEWS.COM, KAUR - Pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana hibah Bawaslu dilakukan oleh dua instansi baik Polres Kaur maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur. Namun kedua instansi penegakan hukum tersebut membidik kasus yang berbeda meski sama-sama terkait dana hibah yang diterima Bawaslu Kaur.

Penyidik Polres Kaur masih menunggu waktu yang tepat untuk kembali memanggil sejumlah saksi. Penyidik masih fokus dengan penyelesaian perkara pungutan liar (pungli) hibah Menpora yang sedang diupayakan rampung dalam bulan ini. Sedangkan penyidik Kejari Kaur, masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.

"Untuk Bawaslu tetap kita lanjutkan. Nanti setelah perkara dugaan Pungli Menpora kita rampungkan, Bawaslu kita garap lagi berkasnya," ujar Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, MH disampaikan Kasat Reskrim Iptu Indro Witayuda Prawira, STK, SIK.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kaur Toni Kuswoyo membenarkan beberapa waktu lalu sempat dipanggil penyidik Polres maupun Kejari Kaur. Dia mengaku selain Komisioner Bawaslu, juga ada beberapa pihak yang dimintai keterangan terkait dengan dana hibah yang mereka terima. “Kami serahkan kepada penyidik untuk prosesnya," ujarnya saat dimintai tanggapan terkait penyidikan yang dilakukan, Rabu (3/2).

Informasi yang diterima Rasel, dalam beberapa pekan terakhir penyidik Kejari Kaur terus melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi dana hibah Pemilu 2018-2019 yang diterima Bawaslu Kaur. Bahkan penyidik sempat memeriksa sejumlah peserta dalam beberapa kegiatan yang digelar Panwascam di beberapa kecamatan. Pemeriksan untuk mengungkap apakah kegiatan sosialisasi yang digelar, benar-benar ada atau hanya sebatas laporan saja.

Sementara penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Kaur melidik dana hibah Pilkada Kaur yang diterima Bawaslu pada 2020. Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada senilai Rp7,9 miliar itu, penyidik juga sudah memeriksa beberapa saksi. Antaranya bendahara Panwascam dan kepala sekretariat Panwascam. (jul)