Opini WTP Terganjal Aset, Sukarni : Semuanya Bisa Diatur !

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN – Laporan keuangan Pemkab Bengkulu Selatan (BS) hingga sekarang ini belum mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Provinsi Bengkulu.

Aset menjadi penyebabnya. Baik itu aset kendaraan dinas, lahan ataupun fasilitas lainnya. Plt Sekkab BS, Sukarni Dunip, SP, M.Si menyesalkan hal itu. Menurutnya opini WDP (wajar dengan pengecualian) yang empat tahun berturut-turut diterima BS menjadi pukulan besar terhadap pemerintah daerah.

Sebab, jika hanya benar adanya terganjal masalah asset, mengapa hambatan tersebut tidak kunjung selesai. Apalagi, aset yang kerap menjadi permasalahan sudah dapat ditebak ada di OPD mana saja.

“Opini WTP belum didapat selama empat tahun terakhir. Kami tanyakan dengan para OPD teknis, bagaimana perubahan status aset yang bermasalah dan kejelasannya seperti apa? Harusnya ini bisa diatur dan semuanya bisa diatur,” tegas Sukarni ketika menghadiri rapat koordinasi akselerasi pembangunan Kabupaten BS di Aula Bappeda-Litbang BS, Senin (11/4/2022).

Dicontohkan Sukarni, salah satu aset daerah yang belum terselesaikan adalah lahan Perumnas Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna. Hingga sekarang aset perubahan lahan tersebut masih belum jelas dan ini menjadi penilaian pusat. Disamping itu, masih banyak juga lahan dan perumahan milik OPD yang belum bersertifikat.

“Lahan yang belum bersertifikat masih banyak. OPD kenapa ini tidak bisa diselesaikan? Kalau memang ada masalah dalam menindaklanjuti aset itu, harusnya lapor ke kami agar bisa diselesaikan. Jangan hanya terkesan OPD itu menunggu arahan saja,” tegas Sukarni lagi.

Termasuk untuk pelayanan di seluruh OPD. Mantan Kepala Distan BS menyebut bahwa layanan OPD BS masih kurang baik. Contoh kecil, di beberapa OPD tidak ditampilkannya budaya kerja, visi misi pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati.

Hingga tidak ada resepsionis khusus yang ditempatkan di OPD. “Harusnya petugas di OPD itu bekerja maksimal. Kan anda yang punya kerja, jadi jangan hanya menunggu arahan dari atas,” sambung Sukarni.

Untuk itu, dirinya meminta seluruh OPD agar segera mengubah mindset yang ada sekarang ini. Jika kabupaten tetangga bisa mendapatkan opini WTP, kenapa BS tidak bisa mendapatkannya. Padahal, dari segi kualitas SDM, BS unggul dan dapat bersaing.

“Tinggal lagi sekarang ini kemauan dari rekan-rekan sekalian. Penilaian ini tidak bisa didapat oleh satu orang saja. Namun semuanya harus bekerjasama. Jangan ketika diminta laporan kegiatan suatu OPD, baru hari itu saja dibuat. Akhirnya, data yang disampaikan terkesan mengada-ada,” ungkap Sukarni. (rzn)