Gawat...Kuota Solar Terancam Habis Sebelum Akhir Tahun

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Pemprov Bengkulu memperkirakan kuota BBM solar bersubsidi terancam habis sebelum akhir tahun.

Usulan penambahan kuota solar bersubsidi yang diajukan Pemprov Bengkulu juga belum kunjung disetujui. 

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, Bengkulu membutuhkan tambahan kuota solar sebanyak 25 ribu Kiloliter (KL) lebih agar mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.

"Dengan kondisi saat ini, kita sangat membutuhkan tambahan kuota solar. Kalau tidak, ya akhir tahun terancam tidak ada lagi," tegas Hamka, Senin, 29 Agustus 2022. 

BACA JUGA:Cegah Spekulan BBM, Polisi Kawal SPBU

Hamka mengatakan Pemprov Bengkulu telah mengusulkan penambahan kuota solar sebanyak dua kali.

Bahkan, sudah menggelar pertemuan dengan BPH Migas yang difasilitasi DPD RI.

Namun BPH Migas belum bisa memastikan usulan tersebut disetujui oleh Menteri Keuangan.

Pasalnya kondisi ini bukan hanya terjadi di Bengkulu, tetapi juga daerah lain. 

Salah satu strategi yang dilakukan dengan melakukan pengawasan di lapangan agar penggunaan BBM solar bersubsidi tepat sasaran.

"Jalan keluarnya memang pengetatan dan pengawasan di lapangan. Bagi kendaraan yang tidak dibolehkan menggunakan solar bersubsidi, ya jangan gunakan," tegas Hamka.

BACA JUGA:Sopir Truk Pertanyakan Kebijakan Larangan Beli BBM Bersubsidi

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.4.E/MB.01/DJB.S/2022 tentang penyaluran BBM JBT dan Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014, kendaraan pengangkut Mineral dan Batubara tidak diizinkan menggunakan BBM bersubsidi.

Namun kenyataannya, masih banyak truk pengangkut mineral dan batubara yang terlihat mengantre BBM bersubsidi di SPBU.

Terpisah, Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Tjahyo Nikho Indrawan mengatakan, penggunaan BBM solar bersubsidi oleh truk pengangkut batu bara masih ditemukan di Bengkulu.

"Pertamina terus memastikan stok dan penyaluran aman dan mencukupi untuk kebutuhan sektor lain seperti angkutan logistik sembako serta angkutan umum yang lebih berhak," tegas Nikho.