BENGKULU, RASELNEWS.COM – Dana transfer dari APBN ke Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2025 mengalami pemangkasan hampir Rp172 miliar.
Pemotongan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Bahas Nasib Masa Depan Tenaga Honorer di Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Temui Kepala BKN
Kabid Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli mengatakan pengurangan anggaran ini berasal dari beberapa pos, di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU) PUPR sebesar Rp82 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) PUPR sebesar Rp34 miliar, serta DAK di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sekitar Rp49 miliar.
"Kami terdampak dari segi pendapatan transfer akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat," sebut Rizqi.
BACA JUGA:Resmi! Calon Bupati Gusnan Mulyadi Digantikan Suryatati di PSU Pilkada Bengkulu Selatan
Sebagai respons atas kebijakan ini, Pemprov Bengkulu juga akan menerapkan efisiensi dalam penyusunan APBD, sesuai dengan arahan Presiden, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), serta instruksi Gubernur Bengkulu.
Pemangkasan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan difokuskan untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat. Besaran pengurangan anggaran akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
BACA JUGA:Pengangkatan CPNS Ditunda, Pemprov Bengkulu Tetap Usulkan NIP PPPK
"Kami akan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Rizqi.
Salah satu bentuk penghematan yang dilakukan adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Selain itu, belanja yang bersifat seremonial, studi banding, publikasi, serta pencetakan dokumen juga akan dikurangi.
BACA JUGA:KPU Tetap Fasilitasi APK Paslon di PSU Bengkulu Selatan, Bagaimana Debat?
"Kami akan menjalankan efisiensi ini seefektif mungkin tanpa menghilangkan kebutuhan dasar," demikian Rizqi. (**)