Ia menambahkan, sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu bahkan masih berada di kisaran 50 persen dalam penerapan transaksi non-tunai. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar seluruh transaksi, termasuk perjalanan dinas dan pencairan anggaran, dilakukan secara non-tunai agar lebih aman, efektif, serta mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BACA JUGA:Masyarakat Muara Sahung Kembali Demo PN Bintuhan dan DPRD Kaur, Ini Tuntutannya
"Salah satu langkah yang didorong adalah memanfaatkan digitalisasi guna mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah," pungkasnya. (cia)