Bupati Apresiasi Kinerja Bappeda Raih LAKIP Tertinggi

KOTA MANNA – Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bapppeda dan Litbang) BS yang meraih nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tertinggi di lingkungan Pemkab BS.

Ini disampaikan Bupati saat menghadiri Rakorbang triwulan III beberapa waktu lalu. Gusnan juga menyampaikan kepada pejabat di seluruh OPD di BS untuk menjunjung tinggi etos kerja dan melakukan manajemen pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing, sehingga dapat memberikan nilai yang baik bagi roda Pemerintahan.

“Mulailah pekerjaan dengan niat yang baik dan etos kerja yang tinggi, kemudian sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.” tutur Gusnan.

Bappeda dan Litbang BS meraih nilai LAKIP sebesar 77,00 dengan kategori BB atau sangat baik. Kemudian disusul BKPSDM nilai 73,49 kategori BB, Dinas Ketahanan Pangan kategori BB nilai 71,31, Dinas Satpol PP dan Damkar BS nilai 69,56 kategori B, dan Inspektorat B dengan nilai 69,44.

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang BS Sukarni, SP, MM mengatakan, LAKIP merupakan rapot atas kinerja di setiap OPD. Nilai LAKIP bagus tentu menandakan jika pelaksanaan akuntabilitas kinerja di OPD tersebut berjalan dengan baik. Terutama akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Ditambahkannya, pemberian penghargaan LAKIP ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Serapan Anggaran OPD Rendah

SERAPAN anggaran dan fisik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan (BS) masih di bawah 50 persen. Pandemi Covid-19 disinyalir menjadi salah satu penyebab mandeknya penyerapan anggaran, padahal saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.

Bahkan, ada beberapa OPD yang serapannya masih di bawah 10 persen. Diantaranya, Bagian Kesra Setda BS yang baru terealisasi 7 persen dari rencana kinerja Rp 3.301.237.300 atau terserap Rp 251.948.400, Dinas Perikanan 2,74 persen atau hanya terealisasi Rp 93.116.924 dari Rp 3.396.140.900, dan Dinas PUPR BS dari rencana kinerja keuangan Rp 63.704.844.000 baru terserap 2,09 persen atau hanya Rp. 1.328.824.000.

Ini disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang BS, Sukarni, M.Si dalam Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Triwulan III di aula Bappeda dan Litbang, Senin (13/9). “Inilah kondisi serapan anggaran setiap OPD, baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang baru tercapai 70,62 persen,” papar Sukarni.

Sementara untuk DAK fisik triwulan II, atau per 30 Juni 2021. Rerata realisasi di setiap OPD yang dapat DAK juga masih di bawah 50 persen. Bahkan ada OPD yang masih 0 persen. Seperti Dinas Ketahanan Pangan yang mendapat DAK sebesar Rp 640.000.000 belum sama sekali terserap. Dinas Perkim dari Rp 1.511.335.000 baru terealisasi Rp 13.771.000 atau hanya 0,91 persen.

Dinas Kesehatan yang mendapat DAK sebesar Rp 13.417.134.250 baru terealisasi Rp 61.818.800 atau hanya 0,46 persen. Dinas PUPR dari anggaran DAK yang didapat Rp 30.690.803.000 baru tercapai Rp 5.563.267.450 atau 18 persen. “Capaian realisasi Serapan Anggaran OPD tidak serta merta menjadi tolok ukur tercapai atau tidaknya kegiatan prioritas pada OPD bersangkutan. Namun realisasi serapan anggaran dapat menjadi indikasi untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan OPD,” papar Sukarni.

Sementara itu, Bupati BS Gusnan Mulyadi di hadapan seluruh Kepala OPD yang hadir meminta bekerja keras melaksanakan program yang telah disusun meski di tengah pandemi covid-19.

Usai Rakorbang, Bupati menyerahkan piagam penghargaan SAKIP kepada OPD terbaik, dan beliau berharap untuk tahun-tahun kedepannya semua OPD bisa bekerja lebih optimal untuk membangun kabupaten bengkulu selatan yang elok, maju, aman dan sejahtera. (yip)

Sumber: