Penerima BPNT di Kaur Bertambah 444 KPM

BINTUHAN – Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kabupaten Kaur kembali mendapat tambahan sebanyak 444 KPM. Jumlah ini menambah penerima KPM sebelumnya yang hanya 8.063 KPM. Terhitung bulan September ini 444 KPM tersebut sudah dapat menerima BPNT yang besarnya senilai Rp 200 ribu perbulan.

"Iya ada penambahan 444 KPM dari sebelumnya 8.063 menjadi 8.504 KPM," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) H Sidarmin Tetap, M.Pd Kamis (23/9)

Dikatakannya, BPNT merupakan program pemerintah melalui kementerian sosial berupa bahan pangan yang disalurkan melalui agen BRILink. Penyalurannya sendiri untuk 8.063 sudah dilakukan sedangkan yang tambahan saat ini sedang disalurkan sistemnya bila sebelumnya dilakukan serentak 3 bulan.

“Saat ini petugas kita terus melakukan update data pencocokan dengan tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selalu melakukan update data,” katanya.

Meski masih update data namun dirinya memastikan calon penerima tidak akan mengalami kekurangan atau penambahan, sebab data tersebut yakni data penerima pada bulan Agustus yang juga akan dipakai untuk bulan Oktober November dan Desember ini. Seperti biasa penerima akan mendapatkan top up dana masuk ke rekening masing-masing. Namun penerima tidak diperbolehkan menarik uang, penerima harus membelanjakannya dengan sembako tertentu sesuai dengan anjuran kemensos. “Nanti penerima datang ke BRILink membawa kartu dan belanja sembako jadi tetap bukan uang yang dibawa pulang nominalnya Rp 200 ribu perbulan,” ujar Sidarmin.

Data yang ada di TKSK diakuinya terus diperbaiki oleh operator penerima yang ganda tetap tak bisa dilakukan pencarian. Ganda artinya penerima juga menerima bantuan lain yang nantinya akan mengalami pemblokiran dan tidak akan disalurkan. Data ini terus dilakukan update dan akan disampaikan perbaikan ke operator untuk dilakukan pembaharuan. “Belum lama ini kita sudah melakukan pertemuan dengan bupati kaur, tentu pak bupati mendukung upaya update data agar kedepannya tak ada warga yang tak layak mendapat bantuan atau yang layak namun tak dapat kucuran bantuan,” tuturnya.(jul)

Sumber: