Butuh Kajian, Pinjaman Daerah Urung?

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Wacana Pemkab Bengkulu Selatan (BS) mengajukan pinjaman daerah untuk dana anggaran pembangun infrastruktur, masih dalam pembahasan dan pengkajian mendalam. Termasuk menunggu masukan dan usulan masyarakat.

Apalagi usulan kebutuhan pinjaman daerah tersebut cukup besar, mencapai Rp 60 miliar hingga Rp 75 miliar. Harus dikaji mendalam karena memiliki kewajiban pengembalian yang tentunya akan menelan anggaran yang lebih besar dari pinjaman yang diterima.

Wabup BS, H. Rifai Tajuddin mengatakan rencana pengajuan pinjaman itu masih sebatas wacana dan rencana, belum diajukan. Jika rencana ini benar-benar direalisasikan, tetap akan menunggu pengkajian asas manfaat. Terutama bagi masyarakat BS dalam menunjang sektor perekonomian.

Artinya peluang melakukan pinjaman modal masih terbuka, namun butuh proses tahapan. Sebab pinjaman daerah bisa dilakukan bila menguntungkan masyarakat dan ada manfaatnya bagi perekonomian daerah.

“Kajian mendalam menjadi catatan penting dalam melakukan pinjaman daerah. Termasuk kriterianya, harus memberikan asas manfaat bagi ekonomi daerah,” tegas Rifai.

Disampaikan Wabup, jika pengajuan pinjaman di tahun 2022, maka baru dapat diwujudkan pada tahun berikutnya. Sebab penggunaan anggaran dapat diketahui keberhasilannya setelah proses berjalan di tahun berikutnya.

“Pengkajian penting dilakukan sebelum mengajukan pinjaman. Karena itu ini baru rencana, belum diajukan,” ungkap Rifai.

Terpisah, Bupati BS Gusnan Mulyadi menegaskan pinjaman daerah berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kajian kelayakan. Jika tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, seperti bunga dan tidak menambah PAD, dari apa yang direncanakan, tentu pinjaman tidak akan diajukan.

“Ada rencana melakukan peminjaman daerah untuk modernisasi Pasar Ampera, Kutau, rumah sakit, dan Islamic Center. Tetapi melihat kondisi daerah tidak memungkinkan, bahkan jika tidak menguntungkan bagi daerah, niat itu bisa saja diurungkan,” ungkap Gusnan.

Bupati mengaku pemerintah daerah terus mencari alternatif pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBD. “Untuk meningkatkan pembangunan, juga bisa mencari solusi lain seperti melakukan pembiayaan pembangunan melalui APBN, APBD provinsi, program CSR perusahan swasta, serta pinjaman daerah yang diatur dalam undang-undang,” terang Gusnan.

Ditambahkan Gusnan, untuk mengakses sumber pendapatan, melalui APBN sudah melaksanakan rehabilitasi Bendungan Air Nipis dan irigasi. Sedangkan dari APBD Provinsi Bengkulu, untuk pembanguan jalan provinsi yang ada di BS.

“Terkait rencana modernisasi pasar, pemerintah juga bisa mengajak pihak swasta dan sebagainya. Yang penting pembangunan di Bengkulu Selatan bisa tetap dilaksanakan, tidak harus dengan pinjaman daerah,” pungkasnya. (one)

Sumber: