Singkirkan Pejabat Penghambat WTP !!!

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Selama hampir empat tahun menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi belum mampu meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bengkulu Selatan selalu mendapat predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) karena buruknya data aset dan laporan keuangan yang amburadul.

Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE meminta Bupati BS segera melakukan evaluasi agar mendapat predikat opini WTP. Banyak hal yang perlu dievaluasi untuk berbenah, salah satunya penataan birokrasi.

“Bupati harus membenahi birokrasi. Pejabat yang tidak mampu bekerja untuk mendukung daerah kita mendapat WTP harus disingkirkan, ganti dengan yang mampu bekerja,” kata Barli.

Dikatakan Barli, birokrasi merupakan mesin pemerintahan sehingga sangat berpengaruh dengan segala kebijakan dan tujuan dalam pemerintahan, termasuk target untuk meraih WTP. Jika Bupati serius ingin mendapat WTP, tentu harus berani menata birokrasi secara baik. Singkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja, sekalipun pejabat tersebut adalah orang dekat bupati.

“Bupati harus melakukan evaluasi. Mungkin ada (pejabat) orang-orang (dekat bupati) yang mungkin tidak mampu bekerja dengan baik ganti dengan yang mampu,” tegas Barli.

Menjelang mutasi pejabat pada akhir tahun ini, Barli meminta Bupati menempatkan pejabat dengan matang. Evaluasi kinerja OPD secara baik. Gagalnya BS mendapat opini WTP dalam beberapa tahun berturut-turut harus menjadi bahan evaluasi.

“Kuncinya untuk dapat WTP itu adalah birokrasi. Kalau birokrasi dapat bekerja dengan baik, sesuai apa yang direncanakan. Saya yakin daerah kita bisa meraih WTP. Masa kalah dengan Kaur dan Seluma,” sentil politisi PDI Perjuangan ini.

Ditambahkan Barli, predikat opini WTP penting bagi daerah. Selain menunjukan daerah mampu mendata aset dan mengelola laporan keuangan dengan baik, ada reward yang didapat jika bisa meraih WTP. Pemerintah menyiapkan kucuran anggaran Rp 7 miliar bagi daerah yang meraih opini WTP, tentu dana tersebut akan sangat bermanfaat untuk daerah.

“Bupati sebagai kepala daerah adalah yang paling bertanggungjawab untuk meraih opini WTP. Saya akan lihat apakah tahun depan bisa WTP, atau Bupati Gusnan kembali gagal jika kembali menerima  WDP,” tutup Barli. (yoh)

Sumber: