Mutasi Pejabat Terus Diundur, Ikhsarudin: Pasang Tagang?

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan (BS) yang terus diundur dicurigai Anggota DPRD BS, Ikhsarudin SH.

Ia menilai banyaknya kekosongan pejabat yang terjadi di lingkungan Pemkab BS sudah seharusnya segera disikapi Bupati BS, Gusnan Mulyadi dengan menggelar mutasi. Kemudian melakukan lelang jabatan yang belum terisi.

Namun, hal itu ternyata belum juga dilaksanakan meski berbagai isu mutasi sudah kerap dilontarkan. Bahkan Bupati Gusnan Mulyadi sempat menyatakan jika mutasi pasti akan dilaksanakan. Tapi, kapan akan dilakukan?

Kesengajaan lambannya pengisian jabatan yang kosong dan mutasi menurut Ikhsarudin patut dicurigai. Lelaki yang akrab disapa Aang ini menilai pelaksanaan mutasi pejabat seperti digantung.

Ia curiga ada hal lain di balik diulurnya mutasi pejabat di era pemerintahan Gusnan-Rifai ini. “Isu mutasi pejabat sudah lama diembuskan, tapi belum juga dilaksanakan. Ini terkesan digantung dan diulur, ada apa?” tanya Aang.

Ikhsarudin menilai isu mutasi pejabat tidak perlu diembuskan terlalu lama. Sebab isu mutasi membuat banyak pejabat dilanda kerisauan. Akibatnya para pejabat tidak konsentrasi menjalankan pekerjaan, sehingga program OPD terancam tidak berjalan.

“Kalau memang mau mutasi, tidak perlu terlalu lama diembuskan isunya. Soalnya isu mutasi itu hanya merisaukan pejabat saja. Imbasnya buruk dengan penyelenggaraan pemerintahan,” sesal Ikhsarudin.

Jika isu mutasi diembuskan terlalu lama, Ikhsarudin menyebut akan menimbulkan kecurigaan. Ada indikasi sengaja menunggu sesuatu dari para pejabat. Tak heran, sambungnya, jika ada kecurigaan praktik jual-beli jabatan yang terjadi.

“Kenapa mutasi tak kunjung dilaksanakan, sementara isunya sudah lama diembuskan. Apa ada yang ditunggu, istilahnya kita itu masang tagang? Soalnya mutasi sengaja diulur seolah-olah masih ada yang belum deal atau ditunggu,” ungkap Ikhsarudin penuh kecurigaan.

Ikhsarudin meminta Bupati segera melakukan mutasi pejabat, khususnya untuk pengisian pejabat eselon II yang kosong ditinggal pensiun dan pindah tugas. Seperti Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, dan bahkan kursi Sekda yang ditinggalkan Yudi Satria.

Kursi jabatan eselon II harus segera diisi pejabat definitif agar program OPD dapat berjalan maksimal. Hal itu sebaiknya segera dilaksanakan, mumpung masih di awal tahun, sebelum program OPD mulai berjalan. (yoh)

Sumber: