Insentif Dicabut, Bukti Pemda Tak Sayang Honorer

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Diputusnya realisasi pemberian insentif bagi 787 tenaga honorer di bawah naungan Dinas Dikbud BS untuk tahun anggaran 2022, mendapat sorotan tajam dari PGRI BS. Pihak PGRI menilai, keputusan Pemda BS untuk memutus insentif yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honor itu tidaklah tepat. Terlebih di situasi pandemi sekarang ini yang mana pihak honorer hanya mengandalkan gaji dan insentif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dikatakan Ketua PGRI BS, Guswarli Efendi, M.Pd.I, meski ada alasan defisit keuangan sehingga anggaran bantuan operasional sekolah daerah (BOSDa) berkurang. Harusnya langkah pemutusan insentif honorer tak dilakukan. Pemda BS harusnya mencari alternatif lain, atau tetap mempertahankan program strategis itu sebagai bukti rasa sayang kepada honorer.

“Kami sayangkan sekali kabar pencabutan insentif tenaga honorer ini. Padahal dana itu menjadi harapan besar kawan-kawan guru honorer. Kami minta keputusan ini dikaji ulang, dan jangan sampailah diputus,” ujarnya kepada Rasel Rabu (18/1).

Diteruskannya, Pemda BS harusnya berterima kasih terhadap dedikasi para honorer dalam meningkatkan kualitas pendidikan di BS. Pasalnya, hingga saat ini BS masih kekurangan guru PNS dan honorerlah yang membantu menyelesaikan tugas di sekolah. Jika insentifnya dicabut, maka semangat bertugas honorer akan terganggu dan kedepan berdampak bagi pendidikan. “Bukannya malah dicabut, harusnya insentif honorer ini ditambah. Karena, gaji honorer ini sangatlah minim, sementara beban tugasnya sangat tinggi. Makanya pemerintah harus memperhatikan para honorer, kapan lagi bisa membantu honorer yang selama ini meringankan guru PNS,” sambung Guswarli.

Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar musyawarah dan pertemuan dengan forum honorer BS. Pihaknya akan membahas terkait kebijakan tersebut, sehingga nantinya dapat diusulkan agar tidak jadi diputuskan. “Jadwal pertemuannya belum kami tentukan, tapi ini akan kami tindaklanjuti. Jangan sampai kekecewaan para honorer semakin besar nantinya,” beber Guswarli.

Dirinya juga berpesan kepada para honorer guru dan tenaga kependidikan untuk lebih sabar dan menyikapi kebijakan itu dengan kepala dingin. Jangan sampai kebijakan pemutusan insentif malah menimbulkan gejolak di lingkup honorer. “Kami tahu betul bahwa kawan-kawan honorer profesional, mereka tahu kewajibannya dan apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan pemerintah daerah memperhatikan hal ini,” pungkas Guswarli. (rzn)

Sumber: