Program Kemiskinan Diminta Tepat Sasaran

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Wagub Bengkulu Rosjonsyah meminta program penanggulangan kemiskinan yang dirancang setiap pemerintah daerah, harus tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan adalah bagian dari visi dan misi besar Pemprov Bengkulu.

"Program penanggulangan kemiskinan masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Harus sejalan dan tepat sasaran," tegas Rosjonsyah.

Wagub mengatakan keberhasilan daerah dalam penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh tingkat validitas data di setiap daerah dan sinergisitas seluruh jajaran OPD lingkungan pemerintah daerah.

Masalah kemiskinan yang multi dimensi tidak hanya di tingkat daerah. Namun juga menjadi salah satu permasalahan nasional. "Untuk itu penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama dan harus bersinergi. Diperlukan penanganan secara multi sektor!" tegas Wagub lagi.

BACA JUGA:Ini Upaya Gubernur Bengkulu Entaskan Kemiskinan

Rosjonsyah meminta pemerintah daerah dapat menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai Permendagri nomor 53 tahun 2020.

Di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. "Termasuk juga menjamin keberlangsungan usaha kecil," pungkasnya.

Sementara itu, dalam rangka menuntaskan dan mengurangi angka kemiskinan di Bengkulu Selatan (BS) yang dianggap tidak wajar. Pemkab Bengkulu Selatan akan menerbitkan surat edara (SE) tentang perubahan data kependudukan. Khususnya untuk menghapuskan empat wilayah yang dicap sebagai miskin ekstrem.

Wabup BS H. Rifai Tajudin sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) BS, mengungkapkan pendataan ulang ini sebagai bahan perbandingan dari data desa dan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Juga untuk mendapatkan data angka kemiskinan yang di lapangan.

BACA JUGA:Tiga Tahun Angka Kemiskinan Turun Signifikan

"Untuk mendapatkan data tersebut, kami berharap pemerintah desa (Pemdes) memberikan tugas kepada seluruh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang ada di setiap desa di kecamatan untuk melakukan pendataan ulang, guna validasi data. Saya minta tahun ini semua data terbaru sudah terkumpul. Jangan sampai ada lagi terdapat kebohongan di masyarakat," ungkap Wabup.

Wabup mengaku data terbaru sudah disampaikan ke pemerintah pusat oleh BPS, tetap menjadi acuan pengambilan kebijakan. Namun dengan SE yang diterbitkan, diharapkan bersama BPS BS kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan angka kemiskinan.

Sebab selama ini data kependudukan dinilai Wabup masih sangat kacau. Bahkan ada masyarakat yang sudah meninggal dunia, namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah. Apalagi di BS diyakini tidak ada masyarakat yang dikategorikan miskin ekstrem. Karena itu data kemiskinan 18,16 persen tersebut dinilai tidaklah benar, sehingga perlu validasi ulang.

"Sesuai data yang kami miliki, sebenarnya Bengkulu Selatan tidak ada yang mengalami kemiskinan ekstrem. Dengan perubahan data ini, kami berharap angka kemiskinan bisa turun bahkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," demikian Wabup. (cia/one)

Sumber: wakil gubernur bengkulu