Kisi-kisi Soal CAT PPK Pemilu 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Kisi-kisi soal dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 tentu dibutuhkan bagi peserta tes.

Terlebih, dalam rekrutmen PPK Pemilu 2024 oleh KPU segera memasuki babak kedua yakni tes tertulis.

Di sisi lain, sesuai jadwal, tes tertulis dimulai pada 5-7 Desember 2022 secara computer assisted test (CAT).

Tentunya, calon anggota PPK ini harus mempersiapkan diri.

Sebab seleksi PPK melalui CAT ini merupakan pertama kali dilakukan oleh KPU dalam perekrutan PPK.

Berikut Kisi-kisi soal CAT PPK yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan calon anggota PPK yang dihimpun Raselnews.com dari berbagai sumber:

1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c. Langsung oleh rakyat
d. Penetapan Presiden
e. Demokratis
Jawaban : E

2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan
a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.
Jawaban : E

3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
Jawaban : B

4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali....
a. Adil
b. Terbuka
c. Bebas
d. Langsung
e. Rahasia
Jawaban : B

5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban : B

6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah:

a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban : B

7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:
a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban : B

8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh:
a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban : E

9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:

a. 15 Januari 2017
b. 15 Februari 2017
c. 15 Maret 2017
d. 15 April 2017
e. 21 Februari 2017

Jawaban : B

10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik

Jawaban : D

11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah

a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan
b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan
c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan
d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
e. Bersifat independen

Jawaban : E

12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya
c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Jawaban : E

13. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Jawaban : E

14. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…

a. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
b. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi
c. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia
d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
e. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

Jawaban ; A

15. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali:

a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu
b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon
c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye
d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

Jawaban : A

16. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun…

a. 2015; 2016; dan 2017
b. 2015; 2017; dan 2018
c. 2015; 2017; dan 2019
d. 2015; 2020; dan 2025
e. 2015; 2019; dan 2023

Jawaban : A

17. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

a. 1998
b. 1999
c. 2000
d. 2001
e. 2002

Jawaban : B

18. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…

a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan
c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya
d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Jawaban : B

19. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…

a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)
b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih
c. Pola Pencalonan (nomination)
d. Model Penyuaraan (balloting)
e. Sistem Kepartaian

Jawaban : A

20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…

a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan
d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu
e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

Jawaban : C

21. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik

Jawaban : A

22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik
b. 4 partai politik
c. 5 partai politik
d. 6 partai politik
e. 7 partai politik

Jawaban : B

23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:

a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda

Jawaban : D

24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk:

a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan
c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP
d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP
e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Jawaban : C

25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

a. 7 (tujuh) hari
b. 14 (empat belas) hari
c. 21 (dua puluh satu) hari
d. 23 (dua puluh tiga) hari
e. 30 (tiga puluh) hari

Jawaban : B

26. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Presiden

Jawaban : D

27. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....

a. UU Nomor 22 tahun 2007
b. UU Nomor 8 tahun 2012
c. UU Nomor 12 tahun 2003
d. UU Nomor 15 tahun 2011
e. UU Nomor 2 tahun 2011

Jawaban : D

28. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....

a. 2,5 persen
b. 3 persen
c. 3,5 persen
d. 2 persen
e. 4 persen

Jawaban : E

29. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....

a. 1997
b. 1999
c. 2004
d. 2009
e. 2014

Jawaban : C

30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye:

a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat
b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut.
c. Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif
e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye

Jawaban : A

31. Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:

a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya
c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
e. Perusahaan Swasta Nasional

Jawaban : B

32. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:

a. Hari Nasional
b. Hari Kalender
c. Hari Khusus
d. Hari Kerja
e. Hari Libur

Jawaban : B

33. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:

a. Hari Nasional
b. Hari Kalender
c. Hari Khusus
d. Hari Kerja
e. Hari Libur

Jawaban : B

34. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:

a. paling lama 7 (tujuh) hari
b. paling lama 6 (enam) hari
c. paling lama 5 (lima) hari
d. paling lama 4 (empat) hari
e. paling lama 3 (tiga) hari

Jawaban : E

35. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas:

a. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota
b. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota
c. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota
d. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi
e. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

Jawaban : C

36. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh….
a. Anggota tertua
b. Anggota termuda
c. Anggota tertua dan termuda
d. Salah satu anggota dari 7 anggota
e. Kementrian dalam negeri

Jawaban : C

37. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah ......

a. Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan
b. Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan
c. Kecamatan, atau gabungan kecamatan
d. Kabupaten, atau gabungan kabupaten
e. Kota, atau gabungan kota

Jawaban : C

38. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....
a. Dua orang
b. Tiga orang
c. Empat orang
d. Lima orang
e. Enam orang

Jawaban : C

39. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......

a. Mandiri
b. Tertib
c. Efisien
d. Kredibel
e. Berkepastian Hukum

Jawaban : C

40. Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:

a. Pasal 210
b. Pasal 201
c. Pasal 214
d. Pasal 212
e. Pasal 222

Jawaban : C

41. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik

Jawaban : E

42. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Suara terbanyak
e. Proporsional

Jawaban : A

43. Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Two round system
e. Proporsional

Jawaban : B

44. Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem...
a. Distrik berwakil banyak
b. Proporsional terbuka
c. First past the post
d. Two round system
e. Proporsional

Jawaban : D

45. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada ...

a. Presiden
b. DPR dan MPR
c. DPR dan DPD
d. DPR dan Presiden
e. Mahkamah Konstitusi

Jawaban : D

46. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

a. DPR
b. DKPP
c. Mendagri
d. Presiden
e. Pengadilan

Jawaban : D

47. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :

a. kotak suara dan bilik suara
b. Obeng untuk mencoblos
c. Sampul kertas dan Segel
d. Surat Suara
e. Tinta

Jawaban : B

48. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu:

a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang
b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang
c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang
e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

Jawaban : E

49. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......

a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon
b. Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih
c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon
d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan
e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

Jawaban : B

50. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.

a. 24 (dua puluh empat)
b. 22 (dua puluh dua)
c. 20 (dua puluh)
d. 18 (delapan belas)
e. 12 (dua belas)
Jawaban : C

Kasus II: Sebuah provinsi yang agak tertinggal berpenduduk 8 juta jiwa. Tingkat kepadatan  penduduknya tinggi. Persentase penduduk perempuan di provinsi tersebut 61 %.

51. Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah :

a.25
b.80
c.52
d.19
e.36

Jawaban : D

52. Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus II) adalah :

a.65
b.85
c.45
d.75
e.100

Jawaban : D

53. Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Kepala Daerah diatur dalam :

a.PP 6 Tahun 2005.
b.UU Nomor 32 Tahun 2004.
c.PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
d.UU Nomor 22 Tahun 2007
e.UU Nomor 12 Tahun 2003

Jawaban : C

54. Apabila sebuah parpol pengusung pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah  mengajukan lebih dari satu pasangan calon dimana dokumen pencalonan ditandatangani  oleh nama ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka :

a.Pada saat pendaftaran langsung ditolak.
b.Pada saat pendaftaran diterima, lalu diverifikasi di DPP.
c.Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan pasangan calon baru.
d.Tergantung rapat pleno KPU provinsi atau kabupaten/Kota.
e.pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan  perbaikan.

Jawaban : A

55. Pengertian hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea  pertama adalah

a.Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka.
b.Bebas dari kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan
c.Kemerdekaan untuk turut serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
d.Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah.
e.Hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga.

Jawaban : A

56.Menurut UU 32 Tahun 2004, setiap orang yang sengaja mengubah hasil penghitungan  suara diancam dengan pidana sebagai berikut:

a.3 bulan hingga 18 bulan, dan/ atau denda Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
b.18 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 6 juta - Rp 60 juta. 
c.6 bulan hingga 18 bulan, dan/atau denda. Rp 600 ribu - Rp 6 juta.
d.6 bulan hingga 3 tahun, dan/atau denda Rp 100 juta - Rp 1 milyar.
e.18 hari hingga 3 bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 6 juta.

Jawaban : D

Kasus I: Sebuah provinsi yang cukup berkembang dan cukup makmur berpenduduk 11 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya rendah. Persentase penduduk perempuan di provinsi  tersebut 52 %.

57.Jumlah kursi anggota DPR untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah

a.26
b.110 
c.8
d.52
e.34

Jawaban : A

58.Jumlah kursi anggota DPRD untuk provinsi tersebut (Kasus I) adalah :

a.100
b.65
c.85 
d.75 
e.55

Jawaban : C

Sumber: