Audit BPK Segera Dimulai, Sekda BS: Siapkan Dokumen Keuangan

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Sekda BENGKULU SELATAN (BS), Sukarni Dunip mengingatkan OPD lingkungan Pemkab BS segera menyiapkan dokumen pertanggungjawaban laporan keuangan 2022.

BACA JUGA:Bawaslu RI Rekrut PPPK, PPNPN Bawaslu Kaur Gelar Unjuk Rasa, Merasa Terancam?

Hal itu untuk menghadapi pemeriksaan rutin audit rinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu yang dijadwalkan Februari, bulan depan.

“Setiap tahun pemerintah daerah akan menyampaikan laporan keuangan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BACA JUGA:Bangun Akses 4 Kecamatan di Bengkulu Selatan, Kementerian PUPR Gelontorkan Anggaran Rp60 Miliar

Laporan merupakan laporan hasil konsolidasi OPD terkait pertanggungjawaban keuangan dan laporan rekomendasi aset dalam aplikasi SIMDA,” ujar Sukarni.

Biasanya, Sekda mengatakan BPK akan melaksanakan proses pemeriksaan dalam dua tahap. Yakni audit pendahuluan dan audit terinci.

BACA JUGA:Duh...Kuota BBM Bersubsidi di Bengkulu Berkurang

“Jadi OPD harus segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena BPK akan melihat seberapa besar tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah menjalankan Sistem Pengendalian Intern (SPI),” sambung Sukarni.

BACA JUGA:Terbaru!!! PT Angkasa Pura Buka Lowongan Kerja, Semua Untuk Lulusan SMA/SMK, Cek Syarat dan Linknya

Dokumen pelaporan yang perlu disiapkan di antaranya laporan fungsional bendahara pengeluaran Januari-Desember 2022, daftar rekening koran bendahara pengeluaran, berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas yang telah diperiksa Inspektorat Daerah.

BACA JUGA:DKP Bengkulu Selatan Lanjutkan Program Era Gro, Jual Sembako Harga Grosir

Laporan realisasi keuangan harus berbanding lurus dengan realisasi fisik.

Daftar aset tetap yang tidak diketahui keberadaanya juga harus diselesaikan sesuai ketentuan. Karena progress fisik harus sama dengan bobot pembayaran dan sebagainya.

Sumber: