Saldo PKH dan BPNT Bulan Juli Mulai Cair Lebih Dulu di Kartu KKS, Tapi untuk 2 Golongan Ini

Saldo PKH dan BPNT Bulan Juli Mulai Cair Lebih Dulu di Kartu KKS, Tapi untuk 2 Golongan Ini

Dua Golongan ini mulai cairkan Bansos PKH dan BPNT -Istimewa-IST, Dokomen

Namun, untuk memenuhi kuota penggenapan KPM Program Sembako atau BPNT sebanyak 18,8 juta KPM, maka KPM yang lolos verifikasi dan validasi dari usulan masyarakat atau usulan mandiri melalui aplikasi cek bansos serta KPM PKH yang berasal dari usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

BACA JUGA:Kemensos: Bansos PKH dan BPNT yang Tak Diambil Hingga 31 Desember 2023 Diblokir dan Dihentikan

Selain itu KPM PKH murni yang lolos menjadi KPM BPNT dari hasil validasi by system, akan menerima bantuan BPNT sebesar Rp400.000 periode Mei-Juni 2024 dan untuk pencairan melalui PT Pos periode April-Mei-Juni sebesar Rp600.000.

Pada penyaluran bantuan PKH di awal Juli ini, ada dua golongan penerima:

1. Golongan KPM PKH yang pada periode Mei-Juni kemarin masih belum mencairkan bantuannya dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh para pendamping untuk segera mencairkan bantuannya.

2. Golongan KPM validasi by system di mana ada penggenapan kuota 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT sehingga nominal bantuannya adalah Rp400.000 seperti yang telah dilaporkan oleh KPM dalam rapat P2K2.

BACA JUGA:Pendamping PKH Jangan Lakukan Hal Ini Jika Tak Ingin Dipecat, Melanggar Juga Bisa Dipidana

Jadi, pencairan yang berlangsung per hari ini dan beberapa hari ke depan untuk PKH yang menggunakan kartu KKS adalah bantuan PKH untuk KPM baru perluasan dari KPM BPNT untuk memenuhi kuota 10 juta KPM untuk periode salur Mei-Juni 2024.

Baik yang cair di kartu KKS Bank BRI, BNI, BSI, dan Mandiri serta yang mencairkan di PT Pos adalah KPM PKH murni alokasi April-Mei-Juni dan akan disusul kemungkinan pencairan di pekan ketiga untuk pencairan berikutnya di kantor pos.

BACA JUGA:Seleksi Pendamping PKH Pengganti 2023 Dibuka, Berikut Tugas dan Besaran Gaji Terima

Bagi KPM PKH yang baru di SK-kan dari data DTKS sumber usulan masyarakat maupun usulan dari pemerintah daerah dan juga validasi by system yang memenuhi persyaratan memiliki kategori PKH. (man)

Sumber: