Disperkimtan Kaur Mulai Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan RTLH

KAUR, RASELNEWS.COM - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kaur mulai melakukan verifikasi ulang data calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Kepala Disperkimtan Kaur, Ismawar Hasdan, ST mengatakan sejumlah data calon penerima telah masuk, namun masih akan ditelaah lebih lanjut untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan.

BACA JUGA:Tenaga Honorer Kaur Tak Lagi Gelisah, Sekda Kaur Kabar Baik Soal Gaji

"Saat ini kami masih mencocokkan data agar bantuan RTLH diberikan kepada mereka yang benar-benar layak," ujarnya.

Ismawar menambahkan bahwa penyaluran bantuan direncanakan berlangsung pada Mei mendatang. Meskipun begitu, prosesnya masih panjang dan pihaknya akan terus melakukan pengawasan hingga rumah yang diperbaiki benar-benar selesai.

BACA JUGA:Maret 2025, UPTD PPA Kaur Catat 5 Kasus Pelecehan Anak

"Kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan seluruh proses perbaikan berjalan sesuai rencana," tambahnya.

Tahun ini, Pemkab Kaur mengalokasikan anggaran Rp 200 juta untuk program RTLH yang akan disalurkan kepada 10 rumah warga.

Bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang belum pernah menerima bantuan serupa dan memiliki rumah yang memang tidak layak huni.

BACA JUGA:Datangi Bupati Kaur, Honorer R3 Minta Penambahan Kuota PPPK

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 20 juta. Tahun ini, bantuan difokuskan untuk warga Kecamatan Kinal, khususnya di Desa Pinang Jawa II, yang saat ini sedang dalam tahap pendataan.

"Jumlah penerima sama seperti tahun lalu, yakni 10 unit rumah dengan bantuan Rp 20 juta per rumah," jelasnya.

Sementara itu, terkait bantuan dari pemerintah pusat dan Dinas Perkimtan Provinsi Bengkulu, hingga kini belum ada arahan lebih lanjut.

BACA JUGA:Bupati Kaur Imbau Warga Manfaatkan Layanan RSUD Kaur! Gusril: Jangan Keluar Dulu

Pada tahun 2024, pihaknya telah mengajukan bantuan untuk 40 unit rumah di Kecamatan Muara Sahung, namun hingga saat ini belum ada jawaban dari kementerian.

"Kami tetap mengajukan permohonan, meskipun mendapatkan bantuan dari APBN cukup sulit," pungkasnya. (**)

Sumber: