Telusuri Polemik Data Penerima Bansos, Waka II DPRD Bengkulu Selatan Gerak Cepat Undang Dinsos
Waka II DPRD Bengkulu Selatan, Dodi Martian berdiskusi dengan Dinas Sosial terkait kisruh data penerima bansos-Gio-rasel
RASELNEWS.COM - Waka II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Dodi Martian, S.Hut, MM bergerak cepat menelusuri polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
BACA JUGA:Hujan Deras Picu Banjir di Bengkulu dan Lebong, Ratusan Rumah hingga Fasilitas Umum Terdampak
Senin, 6 April 2026 Waka II mengundang Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Hen Yepi, didampingi perwakilan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Jembatan Jebol, Akses Warga Lubuk Resam Lumpuh Total
Dalam diskusi yang dilaksanakan di ruang kerja Waka II, Dodi menegaskan pentingnya menyikapi persoalan data bansos secara bijak dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
BACA JUGA:PLN ULP Manna: Listrik Padam Akibat Tiang Tumbang di Depan Dinas Pendidikan
Politisi Partai Golkar ini menekankan, seluruh pihak harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.
BACA JUGA:Samsat Kabupaten Kaur Tetap Terapkan 6 Hari Kerja, WFH Sabtu Tidak Berlaku
“Permasalahan ini harus disikapi dengan bijak. Mulai dari pemerintah desa dan kelurahan, pemerintah kecamatan, hingga Dinas Sosial harus bersinergi menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing agar data penerima bansos benar-benar tepat sasaran,” tegas Dodi.
BACA JUGA:Tidak Ada Alasan PHK PPPK Meski Belanja Pegawai Membengkak
DPRD Bengkulu Selatan juga akan mengambil langkah lanjutan dengan berkoordinasi bersama kepala daerah guna menentukan kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
BACA JUGA:Kisruh Bantuan Pangan, Dodi Martian Minta Dinsos Tegas Soal Desil Penerima
“DPRD akan segera berkoordinasi dengan bupati untuk menentukan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyikapi kisruh bansos ini, agar ke depan tidak lagi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” ujar Dodi.
BACA JUGA:Bupati Siapkan Strategi Tekan Belanja Pegawai Lewat Peningkatan PAD
Dalam diskusi tersebut, Dinas Sosial dan tenaga pendamping menyampaikan beberapa persoalan dalam penyesuaian data penerima bansos.
Mulai dari ketidaksinkronan data hasil verifikasi di daerah dengan data yang turun dari pusat. Hingga persoalan kurang kooperatifnya pemerintah desa/kelurahan memverifikasi data penerima bansos.
BACA JUGA:Burung Hantu Jangan Dipelihara, BKSDA Seluma Terima Penyerahan Dari Warga
Selanjutnya, DPRD Bengkulu Selatan akan mengundang pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan langsung terkait data bansos, diantaranya BPS, pihak kecamatan, dan instansi terkait lainnya. (yoh)
Sumber:
- Share:
