Versi Dikbud, Tinggal CV Rintomi yang Belum Mengangsur TGR

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan (BS) langsung merespon sejumlah permasalahan dalam pengelolaan belanja modal tahun anggaran 2021 Pemkab Bengkulu Selatan (BS) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal semester II Tahun Anggaran 2021.

Apalagi versi BPK permasalahan itu muncul dalam pengadaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak, dan serah terima pada belanja modal gedung dan bangunan sekolah di proyek DAK 2021, dengan nilai anggaran menyentuh Rp 43 miliar.

Kepala Dinas Dikbud BS, Rispin Junaidi, M.Pd melalui Kasubbag PPE, Yen September, S.Pd.I mengaku, total kerugian negara yang tercatat dalam lembar hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap puluhan paket proyek di dinasnya itu mencapai Rp 2,3 miliar. Namun, pihaknya sudah mulai mengangsur sejumlah kerugian tersebut untuk dikembalikan ke negara.

“Dari 72 paket proyek DAK di sekolah, sebanyak 39 kontraktor yang bermasalah dan terdapat temuan indikasi kerugian negara. Nah dari jumlah itu, hingga hari ini (Rabu, 26/1/2022) tinggal satu kontraktor lagi yang belum mengangsur,” ujar Yen.

Kontraktor yang belum mengangsur yakni CV. Rintomi Rizky yang mengerjakan rehab gedung SMPN 26 BS dengan nilai total kontrak mencapai Rp536.384.000. Oleh pihak Disdikbud, kontraktor itu sudah disurati dan meminta membayar angsuran temuan BPK sebelum jatuh tempo berakhir.

“Tempo pelunasan temuan ini selama 60 hari terhitung LHP terbit. Makanya kami terus menyurati kontraktor pelaksana untuk segera membayar. Tapi memang tinggal satu lagi inilah. Kalau yang lain sudah mulai mengangsur meski nominalnya belum terlalu besar,” sambung Yen.

Dengan fantastisnya temuan BPK terhadap kerugian negara dalam proyek DAK Disdikbud itu, Yen mengaku kedepan pihaknya bakal lebih teliti dan maksimal dalam mengerjakan proyek. Hanya saja tahun ini kegiatan proyek rehab gedung sekolah kembali diswakelolakan atau tidak lagi melibatkan pihak ketiga.

“Tahun ini sudah final swakelola, tapi jumlah paket yang didapat tidak sebanyak tahun lalu. Karena anggarannya berkurang atau hanya Rp 17 miliar saja. Kami optimis pengerjaan lebih baik dan meningkatkan kontrol di lapangan,” demikian Yen. (rzn)