RASELNEWS.COM, BENGKULU - Serapan Dana Desa (DD) di Provinsi Bengkulu hingga Juni 2022 baru terserap 32 persen atau Rp323,4 miliar dari total Rp1,009 triliun.
Serapan terbesar dilakukan desa di BS yang sudah melakukan pencairan tahap I dan II dengan total Rp 49 miliar atau 48,1 persen. Ada tiga kabupaten yang serapan DD masih nol persen, untuk penyaluran tahap II. Yakni Rejang Lebong dan Lebong. Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan (DJBn) Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan salah satu penyebab rendahnya serapan DD lantaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). "Rata-rata masalah klasiknya karena adanya Pilkades. Namun kami yakini tersalurkan semua, cuma agak lamban," ungkap Syarwan, Minggu (10/7). BACA JUGA:Ditipu Penjual Sapi, 35 Jemaah Masjid An Nur Bengkulu Selatan Urung Kurban Selain Pilkades, penyebab lainnya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan DD. Penyusunan program-program desa yang memerlukan pendampingan seperti program Ketahanan Pangan Desa, mengakibatkan pembahasan rencana kegiatan menelan waktu cukup lama. Syarwan berharap pelaksanaan Pilkades tidak lagi menganggu serapan DD. Penyaluran DD tidak harus menunggu kepala desa baru hasil pilkades. Pemerintah desa harus membuat standar prosedur operasi (SOP) terkait peralihan kewenangan agar serapan DD tidak terganggu. "Terkadang tunggu pak Kades yang baru sajalah. Padahal tidak harus begitu, kedepannya perlu dibuat SOP," ujar Syarwan. Serapan DD di 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Utara 33 persen atau Rp55 miliar, Bengkulu Selatan 48,1 persen atau Rp 49 miliar. Lalu Lebong 23 persen atau Rp24,2 miliar, Seluma 25 persen atau Rp33,8 miliar.Selanjutnya, serapan DD di Kaur mencapai 40 persen atau senilai Rp54,2 miliar, Mukomuko 29 persen atau Rp34,0 miliar. Rejang Lebong 23,3 persen atau senilai Rp16,7 miliar, Kepahiang 24,6 persen atau Rp19,3 miliar dan Bengkulu Tengah 36,5 persen atau Rp37,1 miliar. (cia)