Bupati Akui DD Belum Sepenuhnya Sejahterakan Rakyat

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan desa bagi para Kades di 142 di BS, Pemkab Bengkulu Selatan (BS) melaksanakan workshop evaluasi keuangan dan pembangunan desa, Senin (22/8). Kegiatan yang digelar di Gedung Pemuda Kota Manna ini dibuka Bupati BS Gusnan Mulyadi.

Turut hadir, Anggota Komisi XI DPR RI Susi Marleny Bachsin, SE, MM, Direktur Pengembangan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PID-DTT) Kemendes PDTT Dr. Supriadi, M.Si, Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Syarwan, serta Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Deputi Bidang PPKD Wasis Prabowo MM beserta rombongan, Kepala OPD serta Kades se-BS.

Bupati BS Gusnan Mulyadi menegaskan workshop ini untuk memberikan pembinaan terhadap Kades terkait pengelolaan DD yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa. Dana tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai tujuan untuk menyejahterakan rakyat atau masyarakat desa.

BACA JUGA:Pemda Bengkulu Selatan Usulkan Ratusan Formasi PPPK

Selama ini, Gusnan menilai peruntukkan DD masih belum sepenuhnya meningkatkan perekonomian masyarakat. "Kalau tahun mundur, yang paling banyak itu secara riil dana desa belum mengangkat ekonomi perdesaan. Kalian lihat saja di lapangan," ujar Gusnan.

Disampaikan Gusnan, dengan workshop ini diharapkan pengelolaan keuangan desa dikelola dengan berintegritas, transparan dan akuntabel serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan agar terhindar dari permasalahan hukum. “Dengan workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan DD yang tepat, cepat dan terpadu dalam upaya penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19,” tegas Gusnan.

Sementara itu, Direktur PID-DTT Kemendes PDTT Dr. Supriadi, M.Si menyebut workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelolaan DD yang lebih baik. Untuk itu, seluruh desa diharapkan mengaktifkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna mempermudah pengawasan serta bentuk tranparansi anggaran.

“Kami harap dengan workshop ini dapat memberikan pemahaman kepada kawan-kawan Kades di Bengkulu Selatan dalam pengelolaan keuangan desa. Khususnya dalam penggunaan DD pada masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19. Sehingga, dalam pengelolaan DD ini bisa sesuai peruntukannya, dan terpenting Siskeudes harus digunakan sebaik mungkin bagi pemerintah desa," demikian Supriadi. (one)