RASELNEWS.COM, SELUMA - Anggota DPRD Seluma dari Partai Nasdem, Tenno Heika, meminta Pemkab Seluma meninjau pemutusan kontrak 445 tenaga kesehatan (nakes) PTT. Pasalnya nakes PTT yang di antaranya tenaga bidan, selama ini sudah mengabdi dengan baik di daerah pedalaman.
"Kami mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai ini menjadi polemik nantinya. Jangan sampai menimbulkan gelombang protes karena pemutusan kontrak tenaga kesehatan PTT membuat daerah malah mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Semasa pandemi covid-19, mereka menjadi yang terdepan dalam penanganan covid. Jangan sampai justru saat covid-19 tidak ada, mereka diputus kontraknya," sesal Tenno di ruang paripurna DPRD Seluma, kemarin. Tenno mengatakan tenaga ASN baik bidan dan perawat yang ada justru banyak tidak menetap di tempat tugasnya. Sedangkan nakes PTT yang dikontrak, dilaporkan masyarakat selalu berada di daerah penugasan. BACA JUGA:Tujuh Siswa MAN Bengkulu Selatan Ikut KSM Provinsi "Silahkan cek, yang berstatus PNS justru tidak menetap di tempat tugasnya. Justru mereka (PTT) inilah yang menetap di desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," tegas Tenno.Kehadiran Nakes PTT dinilai membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan pemutusan kontrak kerja nakes PTT, Tenno menyebut akan memberi dampak negative kepada masyarakat. "Kalau pejabat dan orang kaya bisa ke dokter saat mau berobat. Tapi kalau masyarakat kurang mampu, jelas tidak bisa. Mereka mengandalkan nakes di pedalaman seperti PTT yang ada," tegas Tenno lagi. DPRD Seluma diminta mempertimbangkan kembali pemutusan kontrak nakes PTT di Seluma. Karena selama ini mereka hanya mendapatkan honor Rp 900 ribu per bulan dan mengabdi dengan baik di wilayah pedalaman. Seperti diketahui, sejak Juli 2022, kontrak 445 nakes PTT di Seluma sudah tidak diperpanjang. Tahun ini, mereka hanya ditugaskan selama enam bulan saja. (rwf)