Mahasiswa: Berantas Mafia BBM!

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM bersubsidi.

Hal ini disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu dan kantor Gubernur, menolak kenaikan harga BBM, Kamis (8/9). 

Adanya mafia BBM dinilai menyebabkan BBM bersubsidi tidak tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

BACA JUGA:Demo Tolak Kenaikan BBM, Ribuan Massa Desak Masuk Gedung DPRD Provinsi

"Kami meminta pemberantasan mafia BBM bersubsidi dilalukan dengan berpegangan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku," kata Korlap aksi, Charles. 

Selain dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kajian subsidi tepat sasaran.

Terakhir mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.

"Kami meminta komitmen pemerintah provinsi dan DPRD untuk menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat," ujar Charles.

Mahasiswa kemudian meminta perwakilan Pemprov Bengkulu, DPRD Provinsi untuk menandatangi empat tuntutan yang disampaikan mahasiswa ini.

BACA JUGA:Hearing Dengan Massa Tolak Kenaikan BBM, Ketua DPRD Bengkulu Selatan Usir Wartawan

Menyikapi tuntutan mahasiswa, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur dan melanjutkan ke pemerintah pusat.

"Tuntutan ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat," katanya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP mengapresiasi tuntutan yang disampaikan para mahasiswa.

Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah.

"Artinya pengawasan yang dilakukan mahasiswa berbarengan dengan tugas DPRD yang juga mengawal kebijakan pemerintah," kata Jonaidi.

BACA JUGA:Protes Harga BBM Naik KAMMI Bengkulu Dorong Motor

Kenaikan harga BBM dinilai memang berdampak pada masyarakat. Sehingga pembatasan penanganan situasi ekonomi, salah satunya adalah penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran.

Angkutan yang tidak dibolehkan menggunakan BBM bersunsidi harus ditindaklanjuti.

Namun Jonaidi mengaku kewenangan bidang pertambangan sudah diambil alih oleh pusat, sehingga DPRD hanya bisa meneruskan tuntutan mahasiswa ini.

"Di Bengkulu ada beberapa SPBU yang sudah tidak melayani kendaraan seperti dumb truk untuk mengisi BBM bersubsidi dan kita apresiasi itu. Kedepannya penggunaan BBM bersubsidi ini diharapkan tepat sasaran," pungkasnya. (cia)