5 OPD di Bengkulu Selatan “Disiram” Ratusan Juta, DKP Terbesar

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Pemkab Bengkulu Selatan (BS) mengalokasikan anggaran Rp3 miliar pada APBDP 2022 untuk menekan inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Alokasi anggaran diharapkan dapat bermanfaat dalam menekan inflasi daerah.

“Untuk memenuhi amanat PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi. Maka di APBD Perubahan tahun ini dialokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar,” kata Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE.

Anggaran diberikan ke lima OPD teknis. Yakni Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop-UM dan Dinas Sosial masing-masing menerima Rp320 juta.

BACA JUGA:Harga BBM Naik, Pemerintah Kembali Lakukan Refocusing: Anggaran DAU Dipangkas 2 Persen

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan Rp1.470.236.000 dan Dinas Pertanian Rp589.764.000, serta biaya tidak terduga sebesar Rp100.689.345.

“OPD yang menerima alokasi anggaran untuk penanganan dampak inflasi itu adalah OPD teknis yang akan merealisasikan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing,” kata Barli.

Anggaran penanganan dampak inflasi akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan. Di antaranya belanja bantuan sosial, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, serta pemberian bantuan bahan pokok secara langsung, seperti beras, telur, minyak goreng dan lainnya.

BACA JUGA:Dilema Nelayan Bengkulu Selatan Pascanaiknya Harga BBM: Melaut Rugi, Tak Melaut Kebutuhan Tak Terpenuhi

“Masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dan layak menerima akan diberi bantuan. Bantuan untuk nelayanan nanti teknisnya Dinas Perikanan, pelaku usaha diakomodir Dinas Perindagkop-UM, sedangkan warga kurang mampu akan didata Dinas Sosial,” terang Barli. 

Barli berharap realisasi belanja penanganan dampak inflasi dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Data masyarakat penerima harus benar-benar tepat sasaran.

Jangan sampai ada permainan atau kepentingan oknum. 

“Data penerima harus benar-benar sesuai realita dilapangan. Jangan ada manipulasi data penerima. Soalnya kalau ada permainan, tujuan kita menganggarkan penanganan dampak inflasi tidak akan terwujud. Akibatnya inflasi di daerah tetap tinggi,” harap Barli. (yoh)