Pemprov Bengkulu Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Tanpa Korupsi, Serius?

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Pemprov Bengkulu berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa adanya korupsi.

"Pemprov selalu berkomitmen meningkatkan pelayanan sektor kesehatan," tegas Sekda Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri.

Komitmen itu dibuktikan dengan pengalokasian anggaran sektor kesehatan lebih dari 10 persen dari total APBD Provinsi Bengkulu.

Selain itu program tidak hanya mengandalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saja.

BACA JUGA:Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Segera Dibayar

Juga melalui Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mendapat jaminan JKN.

Untuk mencegah tindak pidana korupsi, Hamka mengaku Pemprov Bengkulu menguatkan fungsi Inspektur Daerah dan APIP.

Hal itu diharapkan agar pejabat yang mengelola anggaran sektor kesehatan dapat mencegah keinginan melakukan tindak korupsi.

"Sebenarnya pejabat sudah ngeri bermain-main anggaran pada sektor kesehatan. Untuk itu pengawasan kita tingkatkan terus," klaim Hamka.

BACA JUGA:KPK Awasi 208 Perusahaan Galian C di Bengkulu

Terpisah, Plt. Direktur Wilayah I Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Edi Suryanto, mengingatkan penggunaan anggaran kesehatan dapat tepat sasaran.

Ia menilai penggunaan 10 persen anggaran kesehatan dari total APBD sudah sesuai aturan. "Kita ingatkan bahwa realisasi disertai tanpa korupsi," tutup Edi. (cia)