Gubernur Bengkulu: Tidak Ada Anggaran Gaji PPPK!

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengakui jika Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji calon PPPK yang sebelumnya dinyatakan lulus passingrade pada seleksi tahun 2022 lalu.

Anggaran belanja pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mendekati angka 40 persen.

"Kita memang tidak ada duitnya. Ini memang dilematis dan menjadi persoalan," kata Gubernur.  

Diakui Rohidin, pembayaran gaji untuk pegawai yang sebesar 40 persen dari total APBD sebesar Rp2,8 Triliun itu juga termasuk untuk pembayaran tenaga honorer.

BACA JUGA:Tegas, BKN Tolak Data Ratusan Ribu Honorer di Pendataan Non-ASN

Atas dasar itulah pemerintah belum mengusulkan pengangkatan CPPPK sebanyak 524 orang tersebut.

"Kita ingin kepastian dulu terkait proses penggajiannya," kata Rohidin. 

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Edwar Samsi mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Dinas Pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencari solusi terkait nasib 524 PPPK yang sudah lulus passingrade.

Pasalnya, sesuai janji pemerintah pusat bahwa P3K yang telah lulus diprioritaskan pengangkatannya. "Pastikan nasib guru honorer ini. Jangan sampai menggantung," ujar Edwar.

BACA JUGA:Masuk Daftar Pengalihan ke Outsourcing, 150 Ribu Honorer K2 Terancam PHK

Edwar berharap tenaga honorer itu dapat diperjuangkan. Untuk itu, jika belum ada upaya dari Pemda, pihaknya akan mendatangi KemenPAN-RB ataupun Kementrian Pendidikan untuk mempertanyakan nasib guru honorer tersebut.

Terlebih, keberadaan guru honorer itu sangat dibutuhkan. "Tapi kita menunggu upaya dari Pemda dulu. Baru kita Komisi IV akan ke sana," tegas Edwar. (cia)