PGRI Bengkulu Sesalkan Tenaga PPPK Belum Diakomodir

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak menganggarkan dana penggajian perekrutan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

Padahal pengangkatan guru PPPK gelombang 1 merupakan program prioritas. Seharusnya penanggaran juga dilakukan agar pemerintah daerah dapat melakukan pengangkatan PPPK.

Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Haryadi mengatakan, terdapat 524 guru di Bengkulu yang lulus pasinggrade pada seleksi PPPK 2021 yang belum diangkat.

BACA JUGA:KPU Bengkulu Selatan Butuh 6.093 Personel Badan Ad Hoc di Pemilu 2024, Berikut Rinciannya

Pemerintah pusat seharusnya menyediakan anggaran penggajian PPPK tersebut agar dapat diangkat menjadi ASN.

"Di beberapa daerah, anggaran pengajian itu tidak tersedia. Apapun alasannya, pusat seharusnya memuat program dibarengi dengan pendanaan," ujar Haryadi, Selasa (8/11/2022).

Kondisi keuangan daerah juga tidak bisa mengakomodir penggajian PPPK. Bahkan belanja pegawai Pemprov Bengkulu sudah melebihi ketentuan karena mencapai 42 persen, dari ketetapan 30 persen dari APBD.

BACA JUGA:Evaluasi Seluruh Proyek Fisik, DPRD Seluma: Ada Jalan Baru Dibangun Sudah Rusak

"Pemerintah pusat harusnya mengirim kembali (dana anggaran gaji). Apakah itu dikirim melalui DAU agar provinsi mengalokasikan penggajian guru yang lulus dan belum diangkat," tegas Haryadi.

Jika guru PPPK yang lulus pasingrade belum juga diangkat, PGRI meminta DPRD Provinsi Bengkulu memperjuangkan nasib guru ke pusat.

Apalagi Bengkulu masih kekurangan guru karena tidak adanya perekrutan CPNS dalam beberapa tahun terakhir.

"Mohon DPRD berjuang. kami dari organisasi siap berjuang," pungkas Haryadi. (cia)