SELUMA, RASELNEWS.COM - Setelah hasil evaluasi Gubernur terhadap RAPBD 2023 Seluma disampaikan. Hari ini (28/11), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seluma akan melakukan pembahasan akhir hasil evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Waka II DPRD Seluma Ulil Umidi mengatakan defisit anggaran Rp 41 miliar untuk RAPBD 2023 harus dilakukan pembahasan lebih lanjut. "Pembahasan untuk meminimalisir defisit dan mencari solusi untuk menambah anggaran 2023," ujar Ulil. Setelah dibahas di tingkat Banggar dan disepakati. Barulah nanti akan ditetapkan menjadi Perda APBD 2023 APBD. "APBD 2023 sudah dibahas tepat waktu. Sehingga tidak ada alasan bagi eksekutif untuk terlambat melaksanakan program kegiatan di tahun 2023. Terutama untuk pekerjaan fisik yang harus diselesaikan tepat waktu," tegas Ulil. BACA JUGA:KUA dan PPAS APBD Seluma Disahkan, Pembahasan Dikebut Awal Januari, semua pekerjaan dan program Pemkab Seluma sudah harus dilaksanakan. Terutama program kegiatan yang ada di setiap OPD. "Jadi tidak ada lagi alasan program kegiatan terlambat. Semuanya sudah harus dilaksanakan awal tahun nanti. Karena APBD sudah dibahas dan disahkan tepat waktu," pungkas Ulil. Sementara itu, Pemkab Seluma mengajukan anggaran Rp 11 miliar untuk penggajian tenaga honorer. DPRD Seluma meminta Pemkab Seluma menghitung kembali kebutuhan anggaran gaji tenaga honorer yang meliputi sopir, cleaning service, pramusaji, dan tenaga administrasi tersebut. "Anggaran yang disampaikan Sekretariat Pemkab Seluma masih terlalu besar, Rp 11 miliar. Padahal saat ini masih terjadi defisit anggaran. Jadi kami minta untuk dihitung ulang kembali kebutuhannya sesuai biaya yang diperlukan," ujar Waka Komisi II DPRD Seluma, Tenno Heika kepada Raselnews.com. BACA JUGA:Defisit, Anggaran OPD di Kabupaten Seluma Dipangkas Tenno mengatakan DPRD Seluma meminta secara detail dan jelas data jumlah tenaga honorer yang akan ditugaskan di tahun depan. Serta jumlah serta rincian honor yang akan diberikan kepada para tenaga honorer tersebut. "Memang kami mengetahui, besaran honornya tidak sama. Karena beda antara sopir dan pramusaji, termasuk tenaga administrasi. Jadi kami minta rinciannya, jumlah orangnya di Sekretariat Pemkab Seluma dan di berbagai OPD. Serta besaran honor yang akan diberikan kepada mereka nantinya," tegas Tenno.Untuk masalah tenaga honorer, DPRD Seluma meminta dapat dipusatkan seluruhnya di Sekretariat Pemkab Seluma. "Bedanya kalau di Sekretariat DPRD Seluma tidak ada sopir. Hanya pramusaji, cleaning service dan tenaga administrasi," sambung Tenno. Sebelumnya, Sekda Seluma H. Hadianto mengatakan Pemkab seluma sudah mengusulkan anggaran Rp 11 miliar untuk membayar gaji tenaga honorer yang akan ditugaskan di lingkungan Pemkab Seluma pada 2023. Usulan anggaran tersebut sudah didasarkan kepada kebutuhan di tahun depan. (rwf)