RASELNEWS.COM - Kabar gembira bagi penerima bantuan PKH dan BPNT yang akan segera cair lebih dulu untuk pemegang kartu KKS pada dua golongan ini.
Menurut laporan hasil rapat P2K2 PKH Kementerian Sosial hari ini, sudah ada KPM yang melaporkan pencairan hari ini.
Tentunya, ini sangat disambut baik oleh KPM yang telah menunggu pencairan, bahkan ada yang sangat terharu begitu mengetahui bantuannya sudah masuk ke kartu KKS mereka.
BACA JUGA:Kemensos Terbitkan SPM PKH BPNT Juli 2024, Siap-Siap Saldo Masuk Rekening, Ini Jadwal Pencairannya
Beberapa KPM melaporkan bahwa melalui kartu KKS-nya, bantuan PKH telah masuk.
Bantuan PKH ini diberikan setiap dua bulan sekali dan jumlahnya variatif tergantung jumlah kategori keluarga yang dimiliki oleh KPM dalam kartu keluarganya.
Dari laporan KPM baru ini, ternyata mereka sebelumnya adalah penerima bantuan BPNT murni, dan pada bulan Juli ini ada saldo masuk.
Namun, KPM ini belum mengetahui bantuan PKH tersebut masuk untuk tahap ke berapa.
BACA JUGA:Aturan Pencairan PKH BPNT Terbaru! Cairkan Bantuan Rp3,3 Juta Sekaligus, Setahun Capai 13 Juta Lebih
Tentunya, ini sangat menarik dan memerlukan pengecekan di aplikasi, mengenai bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH yang masuk di bulan Juli ini.
Laporan lain dari KPM PKH mempertanyakan mengenai bantuan yang masuk sebesar Rp400.000.
KPM PKH ini menanyakan apakah bantuan yang masuk tersebut adalah bantuan PKH atau bantuan lain di luar PKH karena bulan Juli ini adalah periode salur PKH Juli-Agustus.
BACA JUGA:Alhamdulillah, BLT Rp 900 Ribu Cair, Bukan Bantuan untuk KPM PKH dan BPNT
Berdasarkan hasil pantauan pada aplikasi signg, KPM ini sebelumnya adalah penerima PKH murni non-BPNT, dan alhamdulillah di bulan Juli ini baru mengetahui ada saldo yang masuk.
Kriteria
KPM PKH yang memiliki kartu KKS ini adalah awalnya penerima PKH murni, artinya sebelum ini KPM tidak menerima bantuan BPNT.
Namun, untuk memenuhi kuota penggenapan KPM Program Sembako atau BPNT sebanyak 18,8 juta KPM, maka KPM yang lolos verifikasi dan validasi dari usulan masyarakat atau usulan mandiri melalui aplikasi cek bansos serta KPM PKH yang berasal dari usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.