Sesalkan Tindakan Wabup ke Tim Gakkum, Asih: Yang Arogan Wabup, Bukan Kami

Sesalkan Tindakan Wabup ke Tim Gakkum, Asih: Yang Arogan Wabup, Bukan Kami

KOTA MANNA - Tindakan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajuddin kepada tim Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten menuai kekecewaan. Pasalnya, pembongkaran tenda yang dilakukan sudah sesuai aturan serta surat edaran PPKM yang masih berlaku.

Kekecewaan tersebut lantaran Wabup Rifai memarahi tim Gakkum yang terdiri dari TNI, POLRI dan Satpol PP serta mengusir mereka. Padahal, Tim Gakkum menjalankan tugas sesuai amanat Bupati dan Wabup selaku Kepala Pemerintahan di BS untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di BS.

“Yang arogan itu wabup, bukan kami. Memarahi sambil menunjuk-nunjuk kami Tim Gakkum seolah apa yang kami lakukan tidak sesuai aturan. Upaya persuasif sudah kami lakukan jauh hari, mulai dari lurah, camat, Kapolsek dan Satpol PP. Bahkan saat kemarin (Kamis, 2/9), upaya persuasif tetap kami lakukan. Dan sepakat dengan ahli rumah, hanya tenda yang bagian depan menjorok ke jalan yang dibongkar. Jadi, mananya yang arogan. Justru beliau (wabup) yang arogan,” sesal Koordinasi Lapangan (korlap) Tim Gakkum Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten BS, Asih Kadarinah, M.Pd, kepada Rasel, Jumat (3/9).

Menurutnya, apa yang dilakukan Wabup sama saja telah menampar muka pemerintah daerah sendiri. Sebab, pemerintah membuat aturan tersebut demi meminimalisir penyebaran covid-19, demi kebaikan masyarakat. “Wibawa pemerintah anjlok, yang men SK kan kami kan pak Bupati dan Wabup. Memarahi kami rekan-rekan TNI dan Polri seolah tidak paham aturan. Kenapa hanya di Kayu Kunyit, Wabup turun. Kenapa yang di Ulu Manna, Gelumbang dan tempat lain wabup tidak berbuat demikian, kan kenapa,” kata Asih.

Sebelum ke Kayu Kunyit, sambung Sekertaris Dinas Satpol PP dan Damkar BS ini. Pihaknya terlebih dahulu ke Kecamatan Kota Manna, kemudian di Kecamatan Pasar Manna di Jalan Kemas Jamaludin, kemudian di Kayu Kunyit lalu ke Desa Kota Padang. Semua tindakan dilakukan sesuai aturan dan persuasif.

Ditambahkan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar BS, Erwin Muchsin, S.Sos, pihaknya tidak akan lagi mengambil tindakan pembubaran pesta pernikahan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian. Ini sebagai bentuk protes serta kekecewaan mereka terhadap apa yang dilakukan Wabup terhadap tim Gakkum.

Pihaknya, akan kembali bergerak ketika tidak ada lagi kesimpangsiuran kebijakan penanggulangan virus corona yang diterapkan di wilayah BS. “Belum mau komen panjang, tapi sementara ini belum mau mengambil tindakan. Kami istirahat saja dululah. Sebab, yang kami lakukan beberapa waktu lalu itu adalah murni menjalankan tugas dan peraturan yang ada,” kata Erwin dikonfirmasi Rasel via telepon Jumat (3/9).

Diteruskannya, Wabup sebagai Ketua II Penanggulangan Covid-19 kabupaten BS seharusnya tidak melakukan hal demikian. Sebagai pejabat daerah, harusnya Wabup BS mendukung kegiatan Satgas di lapangan. Bukan justru mempermalukan tindakan satgas di muka umum. “Kami sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas demi terealisasinya kebijakan daerah. Dengan adanya kejadian beberapa waktu lalu, kami harus menahan diri terlebih dahulu,” ungkap Erwin diiringi nada sedih. Sementara untuk rencana pembubaran satgas, Erwin mengaku dirinya belum mengetahui secara jelas pembubaran tersebut. Walaupun anggota tim sudah menyampaikan kekecewaan atas tindakan Wabup BS tersebut. “Nanti ya, tunggu saja dulu perkembangannya. Silahkan saja tim Satgas Kecamatan dan Desa kalau mau bergerak di lapangan,” kata dia.

Terpisah, Sekretaris BPBD BS, Assilawati, SE, M.Si juga tidak mau berkomentar banyak terkait rencana pembubaran satgas dan adanya informasi anggota satgas ada yang mengundurkan diri. “Biarkan saja kebijakan kepala daerah yang menentukan arah dari kebijakan terbaru nantinya. Terpenting tugas telah kami lakukan.” pungkasnya. (yip/rzn)

Sumber: