Penyaluran DD di 3 Kabupaten Baru 65,42 Persen

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN – Penyaluran dana desa (DD) di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Seluma, dan Kabupaten Kaur tercacat baru menyentuh angka 65,42 persen dari nominal pagu total DD tahun 2022 sebesar Rp 372 miliar. Persentase penyaluran anggaran tersebut dihitung sampai akhir realisasi DD triwulan II pada Senin (18/7) kemarin.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna, Lia Amalia mengatakan, total ada sebanyak 516 desa di tiga kabupaten tersebut yang masih menunggu sisa anggaran tersebut untuk direalisasikan pada sektor pembangunan desa. Rinciannya sebanyak 142 desa di BS, 182 desa di Kabupaten Seluma dan 192 desa di Kabupaten Kaur. 

BACA JUGA:Lelet, 19 Desa Belum Ajukan DD Tahap II

“Nominal DD yang baru tersalur hingga hari ini (kemarin) baru 65,42 persen atau sekitar Rp 243 miliar. Jika dilihat secara umum, realisasi anggaran ini masih cukup normal mengingat desa masih menyusun draft untuk usulan penyaluran DD tahap III,” ujarnya kepada Rasel kemarin (18/7).

Dijelaskan Lia, khusus di wilayah Kabupaten BS, nominal total DD mengalami sedikit pengurangan dari tahun sebelumnya. Saat ini hanya sekitar Rp 102 miliar DD yang masuk ke BS dari tahun lalu mencapai Rp 103 miliar. Sementara untuk wilayah Kabupaten Seluma dan Kaur cenderung tetap.

“Kaur masih diangka Rp 135 miliar. Begitupun Seluma yang tidak kalah jauh dengan Kaur. Perbedaan nilai pagu DD ini juga dilihat dari arah perubahan pembangunan desa. Kalau desa sudah maju, maka DDnya cenderung berkurang. Sebab, setiap tahun ada pembangunan fasilitas umum dari DD ini,” bebernya.

BACA JUGA:Ups… Ada yang Bayar Pajak Pakai Upal

Selain akan digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum di desa, Lia menyebut DD masih difungsikan untuk realisasi BLT (bantuan langsung tunai) sebagai simultan pengembalian ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19. Persentase peruntukkan BLT tersebut bahkan masih menyentu angka 40 persen dari total DD diterima desa.  

“Khusus BS dan Seluma, realisasi DD dalam pemulihan ekonomi melalui BLT sudah tersalurkan hingga triwulan III. Namun, Kabupaten Kaur masih sebatas triwulan II,” katanya. Maka itu, pihaknya berharap Pemkab Kaur agar segera mendorong desanya agar segera  merealisasikan anggaran BLT tersebut. 

Sehingga, para KPM (keluarga penerima manfaat) bia memanfaatkan dana tersebut untuk pemuliha ekonomi keluarga yang selama ini sempat terpuruk dilanda pandemi. “Untuk batasan pencairan dan realisasi itu tidak ada. Karena sistemnya nanti diusulkan oleh DPMD lalu masuk ke BPKAD. Meski demikian, dua OPD tersebut harus aktif mengontrol realisasi anggaran. Supaya, dana dari negara betul-betul terealisasi maksimal,” pungkasnya. (rzn)

 

Sumber: kantor pelayanan perbendaharaan negara manna