Abrasi Ancam Pantai dan Sejumlah Infrastruktur di Kaur

BENGKULU, RASELNEWS.COM - Bupati Kaur, Lismidianto mendesak pemerintah pusat membangun pengaman pantai di sepanjang jalan nasional di daerah itu.

Pasalnya, sepanjang 12 kilometer jalan nasional yang menjadi penghubung Bengkulu dan Lampung itu terancam abrasi.

Hal ini dikatakan Lismidianto di hadapan Komisi V DPR RI, saat rapat penanganan infrastruktur bersama Gubernur, Bupati dan Walikota, di Balai Semarak Bengkulu, Jumat 2 September 2022.

BACA JUGA:Abrasi, Pantai Sekunyit dan Pengubayan Terancam

"Apabila itu abrasi dan air laut masuk ke jalanan, maka tidak ada jalur alternatif lain, kendaraan akan macet total," kata Lismidianto.

Ia mengatakan, usulan pembangunan pengaman pantai itu sudah disampaikan berulang kali atau tepatnya sejak pertama kali dirinya menjabat tahun 2021 lalu. Namun usulan itu belum mendapatkan tanggapan dengan alasan recofusing anggaran dan penanganan Covid-19.

"Kita bukannya ngotot tapi sejak saya menjabat sudah dua kali (diusulkan)," katanya.

Pihaknya berharap pertemuan dengan komisi V DPR RI ini, usulan itu bisa diakomodir. Meskipun ia sedikit menyayangkan, tidak ada anggota DPR RI komisi V yang berasal dari Provinsi Bengkulu.

"Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, tahun 2023 nanti usulan itu bisa disetujui," kata Lismidianto.

BACA JUGA:Bantaran Sungai Padang Guci Terancam Abrasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan, mengatakan, kunjungannya ke Bengkulu dalam rangka menjaring aspirasi (reses). Melalui kunjungan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung.

"Kunjungan ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi persoalan di daerah," kata Andi.
Dikatakan Andi, berdasarkan data, jumlah anggaran infrastruktur untuk Provinsi Bengkulu, sebesar Rp200 miliar. Namun anggaran itu terbagi untuk belanja pegawai dan belanja modal. Sehingga anggaran fisiknya hanya sekitar Rp75 Miliar saja.

"Kita di komisi V akan menampung aspirasi ini, namun tetap akan berupaya bagaimana merealisasikan peningkatan anggaran ke Provinsi sehingga pernasalahan yang ada dapat teratasi," pungkasnya.

Sumber: bupati kaur