Jumlah Anak Putus Sekolah Turun

Jumlah Anak Putus Sekolah Turun

Ilustrasi anak putus sekolah-DOK-raselnews.com

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Angka anak putus sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan cenderung menurun setiap tahunnya.

Saat ini, tercacat hanya sekitar 1500 anak putus sekolah usia produktif. Penurunan jumlah anak putus sekolah ini berkaitan langsung dengan program sekolah gratis serta wajib belajar sembilan tahun yang digadang oleh Kemendikbudristek RI.

Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi (PPE) Dinas Dikbud BS, Yen September, S.Pd.I mengatakan, beberapa anak putus sekolah juga telah dikirim ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pendidikan Non Formal (PNF) untuk mengikuti Pendidikan Kesetaraan (Paket).

Sehingga, setiap tahunnya data anak putus sekolah terus berkurang dan tercacat mendapatkan pendidikan yang layak.

“Kalau dulu jumlah anak putus sekolah ini di atas lima ribu orang. Tapi sekarang tidak lagi, semakin ke sini anak putus sekolah semakin minim angkanya,” ujar Yen.

BACA JUGA:Dikbud Bengkulu Selatan Belum Terima Sinyal Jadwal Seleksi PPPK

Diakuinya, rerata anak putus sekolah karena faktor ekonomi keluarga. Sering kali anak langsung terjun ke lapangan mencari nafkah membantun ekonomi keluarga. Alhasil, pendidikan anak dinomorduakan dan ironinya lagi banyak yang memilih putus sekolah.

“Dengan berkurangnya jumlah anak putus sekolah, secara otomatis akan berpengaruh bagi kemajuan daerah. Kamipun tidak akan tinggal diam jika ada anak putus sekolah,” beber Yen.

Sementara itu, Kabid Diklus Dinas Dikbud BS, Sarjono, S.Pd mengimbau orang tua serta masyarakat agar segera melapor jika mengetahui ada anak putus sekolah. Hal ini agar pihaknya mudah memberikan bantuan serta akses untuk bisa masuk ke PKBM dan SKB-PNF.

“PKBM dan SKB-PNF selalu menerima anak putus sekolah. Silahkan mereka masuk ke sini, baik melalui jalur Paket A, B dan C,” kata Sarjono.

Iapun memastikan tidak ada pungutan biaya selama menempuh pendidikan di PKBM dan SKB-PNF. Sebab, anggaran untuk opersional kegiatan itu telah ditanggung oleh negara.

“Tinggal lagi antusiasme masyarakat, mau atau tidak melajutkan pendidikannya,” tukas Sarjono. (rzn)

Sumber: kepala dinas dikbud bengkulu selatan