Komisi I Sikapi Dugaan Honorer Siluman Lulus PPPK di Kaur, Dua OPD Bakal Dipanggil
Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini-istimewa-
KAUR, RASELNEWS.COM - Komisi I DPRD KAUR menindaklanjuti adanya informasi dugaan honorer siluman yang lulus verifikasi administrasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru.
Komisi I yang dikomandoi Deniansyah, SH itu akan secepatnya memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaur serta Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) Kaur.
"Akan kita sikapi cepat, dalam waktu dekat dua OPD ini akan kita panggil untuk klarifikasi terkait data yang ada," ujar pria yang akrab dipanggil Deni Angdi ini.
Deni menyesalkan bila ada piohak bermain dalam seleksi PPPK guru yang saat ini masih dalam proses.
Sebab jangan sampai ini malah dimanfaatkan oleh sekelompok tertentu untuk meraup keuntungan baik posisi maupun finansial.
Seharusnya guru yang tak lagi mengajar di sebuah sekolah negeri maka tak lagi masuk data pokok pendidik (Dapodik) sekolah itu.
BACA JUGA:Isu Honorer Siluman Lulus PPPK di Kaur, PGRI Bergerak, Tipu-tipu Dokumen Mulai Terkuak
Jangan ada guru honorer menjadi "penumpang gelap" sementara batang hidungnya tak memberikan kontribusi untuk sekolah. Sementara guru yang benar-benar justru gigit jari. "Hal ini jangan sampai terjadi kita akan minta kejelasan nantinya," tegasnya.
Senada dikatakan Ketua DPRD Kaur, Diana Tulaini. Politisi Partai Golkar juga menyayangkan bila hal ini terjadi.
Disdikbud Kaur harus cepat bertindak. Sebab jangan sampai justru menciderai marwah tenaga pendidik dan terkesan dipaksakan.
Ia meminta Komisi I secepatnya memanggil 2 OPD terkait. Diana berharap sekolah menyampaikan dana normatif atau data real sesuai dengan yang ada di lapangan.
BACA JUGA:Honorer Siluman di Kaur! Ngajar Tak Pernah, Masuk Dapodik, Lulus Seleksi PPPK, Sekda: Telusuri
"Tidak perlu ditambah-tambah. Sampaikan sesuai dengan (data) yang ada di lapangan," tegas Diana.
Diketahui sebelumnya salah seorang tenaga honor protes lantaran ada tenaga honorer siluman alias tak ada di sekolah dan tak lagi mengajar justru lulus verifikasi administrasi dalam seleksi PPPK di Kaur.
Padahal sesuai aturan, dapodik harus dihapus bila yang bersangkutan tak lagi mengajar atau aktif.
Menurutnya saat ini banyak dapodik titipan, sementara yang bersangkutan tak ada di sekolah itu. Dia menuding ada upaya pihak sekolah dan operator yang memanipulasi data dan tentunya merugikan pihak honor lain.
Sumber:
- Share:
