Inflasi di Kaur Masih Terkendali, Angka Terus Turun

KAUR, RASELNEWS.COM - Pemkab Kabupaten Kaur melalui Tim Percepatan Inflasi Daerah (TIPD) memastikan Inflasi atau dampak kenaikan bahan pokok di Kabupaten Kaur terus menurun setiap bulan. Ini salah satu wujud keberhasilan daerah atas komitmen dalam mengendalikan Inflasi daerah.

Hal ini tergambar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi mingguan yang digelar secara virtual, oleh Pemkab Kaur bersama Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) beberapa hari yang lalu.

BACA JUGA:Bupati Kaur Ajak Warga Berperan Aktif Cegah Kebakaran

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kestabilan harga bahan pangan.

"Alhamdulillah terus turun, dampak kenaikan bahan pokok mulai terus melemah terutama di Kabupaten Kaur," kata Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lianto, SP Jumat 6 Desember 2024.

Dikatakannya rakor dipimpin langsung oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri oleh para pemimpin lembaga, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

BACA JUGA:Konflik Nelayan Kaur dan Pesbar, DPRD Siap Perjuangkan Perda

Di Kabupaten Kaur juga hadir TIPD yang berasal dari beberapa instansi tepatnya pada 3 Desember 2024 di Ruang Staf Ahli Lantai III Setda Kaur.

Rakor rutin diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

"Dalam sambutannya Mendagri mengapresiasi capaian inflasi tahun 2024 yang turun menjadi 1,55 persen, angka terendah sejak Indonesia merdeka. Namun, ia mengingatkan potensi kenaikan inflasi menjelang Natal dan akhir tahun akibat peningkatan harga di sektor makanan dan jasa ini perlu jadi perhatian," ujar Lianto.

BACA JUGA:Kabar Baik! Tahun 2025, Seluruh Warga Desa di Kecamatan Muara Sahung Kaur Bisa Akses Internet Gratis

Menurutnya berdasarkan keterangan Mendagri 2023 di bulan yang sama terjadi penurunan 1,55 persen, namun di tahun ini turun menjadi 1,71 persen.

Dalam Rakor ini juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.

Tito menyoroti kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang, terutama yang bekerja di sektor non-skill.

BACA JUGA:Anda Warga Kabupaten Kaur dan Ingin Menikah di Akhir Tahun 2024? Nih Simak Informasi dari Kemenag!

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu ini secara komprehensif.

"Di Kabupaten Kaur bila terjadi lonjakan inflasi ada beberapa strategi yang akan kita terapkan salah satunya operasi pasar, serta pengawasan penjualan bahan sembako, bila memungkinkan kita akan berupaya mendatangkan Bulog dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak pemasok sembako," jelasnya. (jul/prw)

Sumber: