DAK dan DAU Batal, Pemda Bengkulu Selatan Terancam Tak Bisa Bangun Infrastruktur

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto turut berdampak pada Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan.

Pemerintah pusat menarik anggaran sebesar Rp87 miliar, membuat Pemda Bengkulu Selatan harus menerima kenyataan pahit. Akibatnya, pembangunan fisik tahun 2025 terancam tidak terlaksana.

BACA JUGA:Program Replanting Sawit Bengkulu Selatan: Anggaran Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, S.E., M.A.P mengatakan, anggaran yang batal diberikan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Total Rp87 miliar anggaran untuk daerah kita batal dikucurkan. Tentu ini berdampak besar bagi daerah," ujarnya.

Keuangan Pemda Bengkulu Selatan sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas dan tidak cukup untuk membiayai pembangunan.

BACA JUGA:Anggaran TPP Sudah Disiapkan! Pegawai Pemprov Bengkulu Tenang, Setiap Bulan Dipastikan Terima Tunjangan

"Selama ini, pembangunan di daerah kita memang mengandalkan anggaran pusat. Dengan penarikan ini, sektor pembangunan, termasuk infrastruktur yang telah dialokasikan ke Dinas PUPR, terancam batal," lanjutnya.

Tak hanya anggaran pembangunan, pemangkasan juga terjadi pada biaya perjalanan dinas pejabat dan DPRD, serta pengadaan alat tulis kantor. Namun, sektor kesehatan dan pendidikan tetap mendapat prioritas dan tidak terdampak efisiensi anggaran ini.

BACA JUGA:Anggaran Makmin SMPN 35 Berasrama Kaur Tembus Rp 2 Miliar Lebih! Sarapan Paginya 'Luar Biasa'

Meski demikian, Juli Hartono tetap mendukung kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, asalkan membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Kami mendukung kebijakan ini jika tujuannya untuk kebaikan bersama. Bisa jadi ini momen bagi kita untuk kembali ke jalur yang benar," pungkasnya. (**)

Sumber: