Ternyata, Program BPNT, BSM, PKH di Kaur Belum Berdampak, Kemiskinan Kaur di Atas Rerata Provinsi Bengkulu

KAUR, RASELNEWS.COM - Angka kemiskinan di Kabupaten Kaur masih tinggi. Data tahun ini masyarakat miskin di Kaur mencapai 18,10 persen.

Jumlah ini lebih tinggi dari persentase angka kemiskinan Provinsi Bengkulu yang hanya 14,62 persen.

BACA JUGA:Terbakar Hidup Hidup, Kakek Berusia 80 Tahun di Kaur Selamat, Kulit Melepuh dan Mengelupas

Wabup Kaur, Herlian Muchrim ST mengajak semua elemen terlibat dalam memerangi angka kemiskinan. Setidaknya tahun depan persentase angka kemiskinan sudah bisa ditekan dan diturunkan dari jumlah kemiskinan tahun ini.

“Sampai kini permasalahan kemiskinanan masih menjadi masalah besar bagi kita semua, dengan perhatian bersama saya harap kita bisa atasi ini,” kata Wabup saat rapat evaluasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kaur Tahun 2022 di Gedung BDC Technopark Pondok Pusaka, Selasa (27/12/2022).

BACA JUGA:Dugaan Korupsi Dana BBM di DPRD Seluma: 3 Pimpinan Dewan Ditahan atau Tidak?

Pemkab Kaur telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Namun perlu dilakukan langkah-langkah strategis percepatan penanggulangan kemiskinan dengan cara mengarahkan seluruh program kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholders.

"Untuk menurunkan angka kemiskinan ini diperlukan kerja keras dan komitmen dari kita semua.

BACA JUGA:Mutasi Pejabat, Bupati Kaur Lantik Tiga Kepala OPD, Siapa Saja?

Penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor,” terangnya.

Ditambahkannya, sudah banyak program nasional atau daerah yang ditujukan untuk memerangi kemiskinan.

BACA JUGA:Kasus Stunting di Bengkulu Selatan, Dinas Kesehatan Lakukan Desiminasi Analisa Pengukuran Stunting

Seperti kebijakan pemberian subsidi, Program Beras Sejahtera (rastra) yang sekarang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program pemberdayaan masyarakat miskin lainnya.

BACA JUGA:Pemkab Kaur Raih Penghargaan Kategori Kabupaten Menuju Informatif

Namun itu belum cukup, sehingga perlu dilakukan langkah langkah konkret lain.

Sementara itu, Sekda Kaur Dr. Drs. Ersan Syafiri MM mengingatkan para camat, kepala desa dan lurah agar memperhatikan kondisi masyarakat. Serta harus memiliki data dan profil kemiskinan di wilayah masing-masing.

BACA JUGA:Tambak Udang Cemari Lingkungan, Pemkab Kaur Evaluasi

Hal itu dimaksudkan agar setiap program yang telah direncanakan dan diintervensi di wilayah tepat sasaran.

“Semoga poin-poin yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan dilaksanakan serta dikoordinasikan dengan baik,” tutupnya. (jul)