BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Pengadaan bibit sapi melalui Program Satu Keluarga Satu Sapi (SAKTI) yang diganungkan Bupati Bengkulu Selatan tahun ini tertunda lagi.
Alasannya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan sebagainya di beberapa wilayah di Indonesia masih marak.
Sehingga jika dipaksaakan mendatangkan bibit sapi dari luar daerah dikhawatirkan membawa virus PMK dan menulari ternak di Bengkulu Selatan.
BACA JUGA:Karyawan PLN Seluma Tewas Tersengat Listrik
BACA JUGA:Anda Petani Jagung? Simak Nih, Dinas Pertanian Bengkulu Selatan Beri 2 Pilihan
Penundaan pengadaan bibit sapi program SAKTI ini dibenarkan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H Rifai Tajuddin. “Ya, sesuai perencanaan yang sudah disusun dalam rencana kerja (Renja), pengadaan sapi melalui program Sakti tahun ini belum bisa dilaksanakan lantaran beberapa ketentuan, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa,” kata Rifai.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Edi Siswanto mengatakan, kasus PMK belum steril. Sehingga, sampai saat ini pengadaan sapi untuk Program SAKTI tetap belum bisa dilanjutkan.
BACA JUGA:Harga Beras di Bengkulu Selatan Naik, Distan Sebut Ini Pemicunya
BACA JUGA:Pesona Gadis Pandeglang yang Dibunuh Pacar dengan Kloset Jongkok
Namun, Edi mengaku pada tahap awal dalam program ini sudah ada 18 ekor sapi yang dibagikan ke masyarakat sebagai percontohan. Sedangkan, untuk 2023 ini, program tersebut dipastikan masih tertunda.
Untuk menghindari kasus PMK semakin meluas, pemerintah pusat belum mengizinkan pengadaan sapi dari luar daerah.
"Untuk tahun ini belum ada pengadaan sapi. Kalau sudah ada pernyataan dari pemerintah pusat yang menyebutkan boleh melakukan pengadaan sapi, kami akan lanjut program tersebut," ujar Edi.
BACA JUGA:Pemkab Seluma Usulkan 50 Ribu Bibit Pisang Barangan ke Kementan
BACA JUGA:300 Nelayan Seluma Belum Tercover BPJS Kesehatan
Ditambahkan Edi, untuk Bengkulu Selatan sebenarnya tidak ada lagi laporan kasus PMK. Artinya kondisi sudah mulai membaik. Meski demikian, sampai kini pemerintah masih fokus pada penanganan PMK dengan cara pemberian vaksin hewan ternak.