Mengenal Perbedaan UMK dan UMR: Mana yang Berlaku Saat Ini?

RASELNEWS.COM - UMK dan UMR merupakan dua istilah yang kerap muncul saat membahas soal gaji dan upah minimum di Indonesia.

Banyak pencari kerja menjadikan keduanya sebagai acuan dalam menentukan pilihan pekerjaan berdasarkan wilayah.

BACA JUGA:UU Cipta Kerja Sebut Ketentuan Upah Minimum Tidak Berlaku untuk Usaha Mikro dan Kecil

Meski sering dianggap sama, UMK dan UMR sebenarnya memiliki perbedaan penting. Apa saja perbedaannya, dan istilah mana yang saat ini masih digunakan secara resmi?

Apa Itu Upah Minimum?

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai UMK dan UMR, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep upah minimum.

Upah minimum adalah standar gaji paling rendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan tetap maupun kontrak.

BACA JUGA:Pemerintah Segera Umumkan UMP 2025, KSPI Tuntut Kenaikan Upah 8-10 Persen

Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja agar mereka menerima penghasilan yang layak dan mencukupi kebutuhan hidup.

Besaran upah minimum setiap tahun dapat berubah, tergantung sejumlah faktor seperti inflasi, kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, upah minimum terdiri dari:

1. Upah tanpa tunjangan.

2. Upah pokok dan tunjangan tetap.

BACA JUGA:UU Cipta Kerja: Karyawan Tetap Terima Upah Meski Tidak Masuk Kerja, Ini Syarat dan Ketentuannya

3. Gaji pokok minimal sebesar upah minimum, dengan tunjangan tidak tetap sebagai tambahan.

Namun, ketentuan ini berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Jika pekerja memiliki keterampilan atau kualifikasi khusus, maka upah yang diterima bisa melebihi standar minimum.

Perbedaan UMK dan UMR

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat Kabupaten atau kota.

Penetapannya diawali dengan usulan dari bupati atau wali kota kepada gubernur, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

BACA JUGA:Tok!!! Pesangon Karyawan PHK Maksimal 9 Kali Upah, Presiden KSPI: Perppu Ciptaker Merugikan Buruh

Jika nilai UMK yang diusulkan tidak melebihi atau bahkan lebih rendah dari UMP, maka usulan tersebut tidak dapat diterima.

Setelah melalui pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi, gubernur akan menetapkan dan mengumumkan UMK secara resmi. Apabila suatu daerah belum menetapkan UMK hingga batas waktu tertentu, maka UMP akan berlaku sebagai acuan upah minimum.

UMR atau Upah Minimum Regional adalah istilah lama yang merujuk pada upah minimum di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Dahulu, UMR dibagi dalam beberapa tingkatan:

1. UMR Tingkat I: Upah minimum di tingkat Provinsi.

Sumber: