Berobat Gratis Pakai KTP Belum Maksimal

Berobat Gratis Pakai KTP Belum Maksimal

Anggota DPRD BS, Ikhsarudin-dok-raselnews.com

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Program Layanan Berobat Gratis (PLBG) di puskesmas maupun di rumah sakit hanya dengan memperlihatkan KTP Bengkulu Selatan (BS) ternyata belum berjalan maksimal. Program yang selalu didengungkan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi ini masih perlu dievaluasi. 

Seperti disampaikan Anggota DPRD Bengkulu Selatan, Ikhsarudin SH. Masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS saat berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit masih tetap dicatat sebagai pasen umum dan membayar. Walaupun orang yang ingin berobat tersebut sudah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bengkulu Selatan. 

BACA JUGA:Catat, Berobat Gratis Cukup Pakai KTP Sudah Berlaku

“Program berobat gratis itu seperti apa yang sebenarnya. Mekanisnya seperti apa? Soalnya banyak masyarakat yang bertanya. Mereka berobat di Puskesmas tetap diminta bayar, tidak gratis seperti yang disampaikan bupati,” kata Ikhsarudin.

Diakui Ikhsarudin, dirinya banyak menerima keluhan masyarakat yang kecewa dengan program berobat gratis hanya dengan memperlihatkan KTP Bengkulu Selatan. Informasi yang disampaikan bupati ke masyarakat bertolak belakang dengan apa yang dialami masyarakat saat berobat. 

“Ada warga yang melapor ke saya, mereka berobat ke puskesmas tetap bayar Rp200 ribu sampai Rp250 ribu. Meski sudah tunjukkan KTP warga Bengkulu Selatan, uangnya tetap diambil oleh pihak puskesmas,” ujar Ikhsarudin.

BACA JUGA:Program Berobat Pakai KTP Dilanjutkan

Politisi PKP ini meminta Bupati mengevaluasi PLBG, jangan sampai semakin banyak masyarakat yang kecewa. Jika bupati memang serius menerapkan program tersebut, semua hal pendukung di lapangan harus diperhatikan agar programnya berjalan maksimal.

“Bupati jangan sekedar bicara di depan umum seolah-olah program berobat gratis ini memang sudah berjalan baik. Perlu dilihat di lapangan seperti apa. Mungkin pihak Puskesmas atau rumah sakit belum berani mengambil kebijakan untuk menerapkan program tersebut dengan maksimal karena masih ada kendala, misalnya dukungan anggaran atau faktor lain,” saran Ikhsarudin. (yoh)

 

Sumber: