Kinerja Pemkab Bengkulu Selatan Dipuji KPK

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BENGKULU SELATAN (BS) mendapat pujian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini disampaikan Ketua Satgas Direktorat Korsupgah KPK RI Wilayah I, Maruli Tua Manurung saat berkunjung ke BENGKULU SELATAN Rabu, (12/4).

BACA JUGA:Pencurian Motor di Masjid Al Ikhlas Seluma Terekam CCTV

BACA JUGA:Antrean BBM di SPBU Bengkulu Selatan Mengular, Pertalite Naik? Cek Harga BBM 13 April 2023

Diketahui dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor), Pemkab BS menggelar rapat koordinasi dan pemantauan melalui Monitoring For Prevention (MCP) bersama tim KPK RI.

Dalam kesempatan itu, juga ada penyampaikan komitmen Pemkab BS dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Selain itu, penyampaian beberapa program yang sudah dijalankan dalam rangka pembangunan daerah dan bentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA:Pasal SK Nakes, Kabid BKPSDM Seluma Lebaran di Penjara, Kepala Dinas Diperiksa Jaksa

BACA JUGA:CATAT! Kemendikbud Tentukan Syarat Usia Masuk TK SMP hingga SMA/SMK

Misalnya nilai SAKIP yang terus meningkat setiap tahun, dan juga langkah cepat menindaklanjuti catatan BPK RI yang sudah dibuktikan dengan diraihnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2022 lalu.

Bupati BS Gusnan Mulyadi menyambut baik kedatangan tim KPK RI ke Bengkulu Selatan dan menyampaikan komitmen Pemkab BS dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

BACA JUGA:Catat! 10 Bansos Ini Cair Jelang Lebaran 2023, Cek Rekening Sekarang

BACA JUGA:Ini daftar 10 Provinsi Terkaya di Indonesia, Dua Diantaranya di Pulau Sumatera, Nomor Satu Jakarta

"Beberapa program yang sudah dijalankan dalam rangka pembangunan daerah dan bentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Bupati.

Sementara itu, Ketua Satgas Direktorat Korsupgah KPK RI Wilayah I, Maruli Tua Manurung mengaku hadirnya KPK tidak lain berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem.

BACA JUGA:Viral Pendeta Hindu Radikal Yati Narsinghanand Ingin Rebut Kabah dan Sebut Air Zamzam Sungai Gangga

BACA JUGA:Wacana Pembentukan 8 Provinsi Baru di Sumatera, Libatkan Tokoh Hebat, 2 Usulan Lolos untuk Dikaji

Salah satunya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).

"Ya, melalui MCP diharapkan tidak terjadi korupsi pada pemerintah daerah. Terutama melalui perbaikan sistem," pungkasnya. (one)

Sumber: ketua satgas direktorat korsupgah kpk ri wilayah i