GTRA Siapkan Dokumen Lapter II, Berharap TNI AU Hibahkan Lahan

KOTA MANNA - Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) BS telah menjalin kerja sama dengan Pemkab BS terutama pada bidang penyelesaian pertanahan serta penyertifikatan tanah aset instansi, pengintegrasian data antara BPN/ATR BS dengan perangkat daerah terkait. Bahkan, telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ditetapkan oleh Bupati BS, meliputi BPN/ATR dan OPD lingkungan Pemkab BS terkait.

Selain GTRA, juga telah dibentuk tim teknis yang dibentuk BPN/ATR melibatkan OPD teknis. Sebagai langkah awal, GTRA berupaya menyelesaikan persoalan pertanahan di BS, terutama penyelesaian Lapter II yang masa pinjam pakainya berakhir pada Oktober mendatang.

“Salah satu hasil kesepakatan rapat GTRA tadi (kemarin), menyepakati upaya perjuangan Lapter II untuk diselesaikan dengan proses hibah. Untuk itu, diharapkan GTRA menyiapkan semua dokumen-dokumen untuk diantarkan ke tim GTRA pusat dan Presiden melalui GTRA provinsi, agar secepatnya dihibahkan,” ujar Wabup BS, H. Rifai Tajuddin yang memimpin rapat GTRA BS, Rabu (31/3).

Ditambahkan Asisten I Setkab BS, Yunizar Hasan, proses hibah lahan sudah cukup lama diinginkan Pemkab BS. Apalagi lahan tersebut, Oktober mendatang berakhir kesepakatan pinjam pakainya.

Dengan pertimbangan lahan tersebut sudah lama tidak dikuasai atau dikelola pihak TNI AU, bahkan sudah berdiri perkantoran pemerintah dan sebagian sudah dikuasai warga dan kawasan pemukiman. Diharapkan GTRA dapat membantu agar lahan tersebut dapat dihibahkan oleh TNI AU kepada Pemkab BS untuk dikelola.

Semetara keinginan pihak TNI AU untuk tukar guling lahan, belum memungkinkan dengan kondisi keuangan Pemkab BS. “Sudah selayaknya dihibahkan. Kalaupun untuk tukar guling dengan lahan di sekitar Bandara Fatmawati Bengkulu, tidak memungkinkan karena anggaran daerah terbatas, terlebih dalam kondisi (pandemi covid-19) saat ini,” terang Yunizar.

Selain upaya penyelesaian Lapter II, GTRA BS juga akan mencari Kampung Reforma Agraria atau Kawasan Reforma Agraria. Ada beberapa wilayah desa yang rencananya akan dijadikan Kampung Reforma Agraria, antaranya Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang.

“Nanti tim teknis akan meninjau ke lapangan. Harapannya, dengan adanya kerja sama ini dapat berjalan dengan baik dalam penyelesaian pertanahan di daerah,” pungkas Yunizar. (one)