Kebijakan Outsourcing di Bengkulu Selatan Bakal Kuras Anggaran Daerah

BENGKULU SELATAN, RASELNEWS.COM - Rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer atau non ASN pada 2023, masih menjadi persoalan di daerah, termasuk di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS).

Pasalnya tidak semua pekerjaan di lingkungan pemerintahan yang bisa dijalankan ASN. Antaranya sopir, jaga malam, sapu jalan, cleaning servis dan beberapa tenaga lainnya.

Tenaga tersebut dinilai masih sangat dibutuhkan di daerah. Namun pemerintah mengarahkan untuk semua tenaga tersebut dilakukan melalui pihak outsourcing (alih daya) atau pihak ketiga.

BACA JUGA:Masuk Daftar Pengalihan ke Outsourcing, 150 Ribu Honorer K2 Terancam PHK

Sekda Bengkulu Selatan, Sukarni M.Si mengaku KemenPAN-RB RI telah menginstruksikan pendataan tenaga non ASN.

Bagi yang tiKebijakan Outsourcing di Bengkulu Selatan Bakal Kuras Anggaran Daerahdak terdaftar di aplikasi yang disiapkan, otomatis daerah harus memutuskan kontrak kerjanya.

Pemerintah daerah harus mengambil langkah dengan menggandeng pihak ketiga atau tenaga outsourcing. Namun kebijakan itu justru dirasa akan lebih banyak menguras anggaran daerah.

"Kalau mau outsourcing, anggaran yang kita butuhkan kemungkinan justru akan lebih besar. Sebab kita harus menggandeng pihak ketiga yang tentunya pasti ada pembiayaan lain di luar penggajian tenaga alih daya tersebut. Sementara keberadaan tenaga honorer seperti cleaning servis dan sebagainya masih sangat dibutuhkan," ungkap Sekda.

BACA JUGA:Tegas, BKN Tolak Data Ratusan Ribu Honorer di Pendataan Non-ASN

Untuk tenaga sopir, jaga malam, pramusaji, tukang sapu jalan dan sebagainya, tidak ada pada jabatan ASN. Sedangkan jika dihapuskan. siapa yang akan jadi pengantinya.

Sekda mengaku kebijakan tenaga honorer masih dilakukan pengkajian formulasi yang tepat.

Namun BKPSDM BS tetap mendata tenaga honorer dengan pemetaan jabatan pegawai non ASN.

"Tidak ada ASN yang mau rangkap jabatan seperti jaga malam, sopir, tukang sapu jalan, cleaning servis dan lainnya. Untuk itu, akan kita kaji dulu. Jika memungkinkan, nantinya kita akan lakukan outsourcing (meski menguras keuangan daerah,red)," demikian Sekda. (one)