Proses validasi atau audit terhadap 2,3 juta tenaga honorer harus diawasi dengan cermat. Keberhasilan verifikasi seleksi PNS dan PPPK harus dilakukan secara transparan, menghindari adanya intervensi atau penyusupan yang dapat memengaruhi hasil.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak relasi kuasa yang mungkin memengaruhi proses pengangkatan PPPK, sehingga fokus tetap pada kepentingan utama, yaitu para honorer yang bersangkutan. (red)