KAUR, RASELNEWS.COM – Pada tahun 2024, tidak ada warga Kabupaten Kaur, Bengkulu yang tertarik mengikuti program magang kerja ke Jepang.
Hingga masa pendaftaran ditutup pada 12 November lalu, tidak satu pun warga Kabupaten Kaur yang mendaftar untuk program kerja magang di Negeri Sakura ini.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kaur, Noprin Aidi, S.IP, M.Si mengaku pihaknya tidak menerima pendaftar dalam program yang bekerja sama dengan Disnakertrans Provinsi Bengkulu tersebut.
BACA JUGA:Waspada! 160 Warga Kaur Dilaporkan Terserang DBD
"Hingga batas akhir pendaftaran, tidak ada warga yang mendaftar. Karena itu, Kaur tidak mengirimkan calon peserta magang tahun ini," ujar Noprin.
Ditegaskan Noprin, informasi pembukaan seleksi telah disebarkan melalui pihak kecamatan dan diteruskan ke kepala desa.
Namun beratnya persyaratan program ini mungkin menjadi alasan utama minimnya minat masyarakat, meskipun pendaftaran tidak dipungut biaya.
BACA JUGA:Hasil Pilkada Kaur 2024! Gusril-Helmi Hamid Tak Terbendung, Ini Hasil Perolehan Suara per Kecamatan
"Salah satu kendala kemungkinan adalah syarat menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris," jelasnya.
Noprin menambahkan bahwa program magang ini memang cukup ketat. Pada tahun 2023, dari ratusan peserta seleksi di seluruh Kabupaten se-Provinsi Bengkulu, hanya 20 orang yang lolos, dan hanya satu di antaranya berasal dari Kabupaten Kaur.
"Berbeda dengan program magang dari lembaga pelatihan kerja (LPK), program dari pemerintah ini memang memiliki standar yang tinggi. Peserta yang dikirim harus benar-benar terbaik," kata Noprin.
BACA JUGA:Bapperida Kaur Usul Pengadaan Tabung Gas, Sembako dan Bedah Rumah untuk Warga Miskin
Ia juga mengungkapkan, hingga hari terakhir pendaftaran, hanya 50 orang dari seluruh Provinsi Bengkulu yang mendaftar. Jumlah tersebut tidak mencukupi syarat minimal 150 peserta untuk melaksanakan seleksi.
"Bukan hanya Kaur, daerah lain juga mengalami kekurangan pendaftar," tambahnya.
Disnakertrans Provinsi Bengkulu telah mengajukan surat kepada Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Dirjen Bina Lavotas Kemnaker RI di Jakarta agar program ini dibuka kembali pada tahun 2025. (**)