SELUMA, RASELNEWS.COM - Hingga kini tunggakan iuran BPJS untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Seluma, Bengkulu masih belum dibayarkan oleh Pemkab Seluma.
Total tunggakan mencapai sekitar Rp 2,5 miliar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 18 ribu jiwa. Akibatnya, kepesertaan BPJS bagi masyarakat penerima program Jamkesda di Kabupaten Seluma terancam nonaktif.
BACA JUGA:Waduh, Tunggakan BPJS Pemkab Seluma Capai Rp 2 Miliar, Bagaimana Pelayanan Kesehatan?
Sementara itu, Pemkab Seluma lebih memprioritaskan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) bagi kepala desa dan perangkat desa.
Jumlah penerima TPP mencapai 3.146 pegawai negeri sipil (PNS), dengan tunggakan hanya untuk bulan Desember 2024.
BACA JUGA:Ingat! Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan ke BPJS Kesehatan
Jika dibandingkan, jumlah penerima Jamkesda jauh lebih banyak daripada penerima TPP. Sementara alokasi anggaran untuk pembayaran TPP juga lebih besar.
Padahal, sumber dana untuk membayar kedua program tersebut berasal dari masyarakat melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, serta pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
BACA JUGA:Direktur RSUD M Yunus Bengkulu: Biaya Pasien BPJS yang Beli Obat di Luar RS akan Diganti!
Anggota DPRD Seluma dari Partai Gelora, Binanto, mendesak eksekutif agar lebih memprioritaskan pembayaran program yang bersifat mendesak. Menurutnya, kepentingan masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan, harus didahulukan.
"Saya meminta pihak eksekutif lebih mengutamakan pembayaran yang bersifat mendesak dan berdampak besar jika tidak dibayar, seperti Jamkesda," tegas Binanto.
BACA JUGA:Cara Klaim Kacamata BPJS Kesehatan, Dapat Subsidi hingga Rp300 Ribu
Selain itu, terdapat informasi bahwa iuran BPJS bagi PNS juga mengalami gagal bayar akibat belum seluruhnya disalurkan DBH oleh Pemprov Bengkulu.
Saat ini, masalah tersebut tengah diajukan untuk direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
BACA JUGA:7.100 Pekerja di Kaur Dijamin BPJS Ketenagakerjaan
Anggota DPRD Seluma lainnya, Nofi Eriyan Andesca, juga menegaskan bahwa pembayaran iuran Jamkesda harus menjadi prioritas utama Pemkab Seluma.
"Jamkesda harus diutamakan karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak," ujarnya. (**)