Biaya Penanganan PMK Jangan Dibebankan ke Peternak

Biaya Penanganan PMK Jangan Dibebankan ke Peternak

PELAYANAN : Petugas Keswan Distan Bengkulu Selatan saat memberikan pelayanan di Kecamatan Bunga Mas-istimewa-raselnews.com

RASELNEWS.COM, BENGKULU SELATAN - Anggota DPRD Bengkulu Selatan (BS), Riko Ferdiansyah, SP meminta Pemda lebih serius menangani penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebab penyebaran PMK semakin menggila. Ratusan hewan ternak milik masyarakat tertular. Tak sedikit peternak mengalami kerugian puluhan juta rupiah akibat ternak mati terkena PMK.

“Wabah PMK ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Daerah harus bergerak lebih gesit dan serius untuk mengendalikan wabah ini. Kasihan masyarakat yang memiliki hewan ternak, banyak yang merugi akibat wabah ini,” kata Riko.

Riko meminta biaya penanganan PMK tidak dibebankan ke peternak. Semuanya harus ditanggung pemerintah. Dengan begitu pengobatan dan pencegahan dapat dilakukan secara maksimal. Jika biaya masih dibebankan ke masyarakat, tentu tidak semua peternak memiliki biaya untuk membeli obat dan vitamin. Sehingga sebaran PMK tidak bisa diputus.

BACA JUGA:Ratusan Ternak Berhasil Disembuhkan

“Kalau biaya penangananan PMK dibebankan ke peternak, kasihan masyarakat yang tidak mampu. Soalnya tidak semua peternak ekonominya mampu, ada yang hanya upahan merawat sapi dengan sistem bagi hasil. Otomatis sulit untuk membeli obat dan vitamin ternak yang terkena PMK. Makanya biayanya harus diakomodir pemerintah,” saran Riko.

Ditambahkan Riko, PMK sudah ditetapkan sebagai wabah nasional. Artinya sama dengan Covid-19 yang berstatus pandemi. Semua biaya pengobatan dan pencegahan seharusnya ditanggung pemerintah. Dengan begitu, penyebaran PMK bisa dimaksimalkan. Sebab mata rantai penyebaran virus dapat diputus jika semua ternak sudah mendapatkan vaksin, obat dan vitamin anti PMK. 

BACA JUGA:Pemkab Bengkulu Selatan Buat Langkah Penanganan PMK

Ketua Komisi II DPRD BS, Holman, SE menambahkan, persoalan PMK adalah hal serius. Sebab banyak efek negatif yang ditimbulkan untuk daerah. Salah satunya batalnya program pengadaan sapi yang bersumber dari anggaran pokir DPRD.

“Pokir untuk pengadaan sapi kan batal atau ditunda sampai waktu belum ditentukan akibat PMK. Artinya PMK ini kan memberi dampak serius untuk daerah. Makanya penanganan PMK harus dilakukan lebih serius, wabah ini harus segera dikendalikan sebelum semakin banyak ternak yang terserang PMK,” tukas Holman. (yoh)

 

 

Sumber: dprd bengkulu sleatan