68 Tower SUTT di Kaur Belum Dibangun, Ternyata Ini Sebabnya

"Bukan menakut-nakuti, tapi kami yang mendapat amanat langsung tanpa diminta PLN akan meregistrasi perkara ini kepengadilan, terkait penyerahan biaya ganti rugi kami akan titipkan uang ganti ruginya ke pengadilan jika penyelesaian tetap menemui jalan buntu," kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati BengkuluBudi Herman dihadapan para pemilik lahan, (6/7).

Sementara itu Bupati Kaur, H Lismidianto, SH, MH meminta masyarakat agar tidak mempersulit program pemerintah. Apalagi pembangunan jaringan listrik ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya berharap adik sanak  merelakan lahannya dijadikan lokasi pembangunan tower SUTT, ini untuk kepentingan kita bersama," tegas Bupati.

BACA JUGA:Jalan Negara Berlubang, Karang Taruna di Pino Raya Turun Tangan

BACA JUGA:Mutasi Kepsek dan Guru Bengkulu Selatan, Kepala Dikbud Tegas

Sementara itu pihak PLN yang diwakili Manager Unit Pelaksana Proyek Sumbagsel 2 (UPPS2) Fahmi Kuncoro menjelaskan, sejauh ini baru 52 titik lahan pembangunan tapak SUTT di wilayah Kaur yang sudah dibebaskan. Jumlah ini belum sampai separuh dari jumlah keseluruhan lahan tapak tower yang harus dibebaskan.

Karena proses pembebasan lahan ini belum selesai, maka pembangunan tower belum bisa dilanjutkan. Dia berharap masyarakat tidak mempersulit pembebasan lahan ini. Agar pembangunan bisa dilanjutkan. 

BACA JUGA:Upaya Pemanggilan Bupati Gagal, Massa ASBS Ancam Nginap di DPRD Bengkulu Selatan

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Mobil Mantan Pejabat Pemkab Kaur Terbalik

Diketahui pemerintah melalui PT PLN Persero membangun jaringan listrik interkoneksi dari Gardu Induk Padang Lebar Kabupaten Bengkulu Selatan menuju Kabupaten Kaur.

Untuk membangun jaringan interkoneksi ini, dibutuhkan ratusan tower SUTT. Tujuan pembangunan jaringan interkoneksi ini untuk memaksimalkan suplai daya listrik ke Kabupaten Kaur. (jul)

Sumber: berbagai sumber